Pemerintahan Trump Terancam Shutdown akibat Anggaran Perang Iran

Media ABI, 13 November 2026 — Perselisihan di Kongres Amerika Serikat mengenai pendanaan perang terhadap Iran semakin memanas dan kini menjadi salah satu hambatan utama bagi pengesahan anggaran sementara pemerintah. Kebuntuan tersebut meningkatkan risiko penutupan pemerintahan federal (government shutdown).

Fars News Agency pada Jumat (13/11/2026) melaporkan, media-media Amerika Serikat pada Kamis menyebut empat senator AS meminta agar rancangan undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah penutupan pemerintahan federal memuat ketentuan yang menghentikan pendanaan perang terhadap Iran.

Baca juga: Perang Iran Picu Kenaikan Biaya Pemanas Rumah Tangga di AS

Permintaan tersebut muncul ketika pemerintah AS memiliki waktu hingga 11 Desember untuk mengesahkan undang-undang pendanaan. Jika kesepakatan tidak tercapai hingga batas waktu tersebut, sebagian kegiatan pemerintah federal akan terhenti.

Tiga senator Demokrat, Michael Bennet dari Colorado, Tammy Duckworth dari Illinois, dan Chris Van Hollen dari Maryland, bersama Bernie Sanders, senator independen dari Vermont, pada Kamis mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka menegaskan bahwa rancangan undang-undang pendanaan sementara pemerintah harus melarang penggunaan anggaran yang telah disetujui Kongres untuk melanjutkan perang terhadap Iran.

“Rancangan undang-undang ini harus memuat ketentuan yang melarang pemerintahan Trump menggunakan anggaran yang telah dialokasikan untuk melanjutkan perang terhadap Iran,” demikian pernyataan mereka.

Batas Waktu 11 Desember

Perselisihan tersebut terjadi menjelang berakhirnya batas waktu pendanaan pemerintah federal. Dalam sistem politik AS, Kongres setiap tahun harus mengesahkan undang-undang yang mengatur alokasi anggaran bagi kementerian dan lembaga pemerintah.

Jika DPR dan Senat tidak mencapai kesepakatan mengenai anggaran tahunan hingga batas waktu yang ditetapkan, pemerintah biasanya menggunakan mekanisme sementara yang disebut continuing resolution (CR). Mekanisme ini memungkinkan pemerintah tetap beroperasi untuk jangka waktu terbatas, umumnya berdasarkan tingkat anggaran sebelumnya, sembari memberikan waktu tambahan bagi Kongres untuk menyepakati anggaran penuh.

Anggaran pemerintah AS saat ini akan berakhir pada 11 Desember. Sebelum tanggal tersebut, Kongres harus mengesahkan anggaran penuh untuk satu tahun atau menyetujui rancangan pendanaan sementara guna menjaga operasional pemerintah selama periode berikutnya.

Jika tidak, pemerintah AS akan menghadapi penutupan tepat menjelang libur Natal. Situasi tersebut berpotensi mengganggu perjalanan selama masa liburan dan menyebabkan ribuan orang kehilangan pekerjaan.

Baca juga: Respons Iran Akan 10 Kali Lipat Jika Diserang, Aset AS Jadi Sasaran

Para pemimpin Partai Republik di DPR menegaskan bahwa partai mereka tidak akan mengurangi dukungan terhadap Trump.

Reuters melaporkan pada Kamis bahwa Tom Cole, anggota DPR dari Partai Republik yang mewakili Oklahoma sekaligus ketua Komite Alokasi Anggaran DPR, mengatakan kepada wartawan pekan ini bahwa Kongres yang dikuasai Partai Republik tidak akan mengirimkan rancangan undang-undang kepada presiden dari Partai Republik yang kemungkinan akan diveto.

“Jadi, jika itu yang diinginkan Demokrat, kita tunggu sampai tahun depan,” kata Cole.

Namun, ketika Demokrat mengambil alih kendali Kongres, mereka dapat memasukkan ketentuan dalam rancangan anggaran yang melarang penggunaan sumber daya keuangan apa pun untuk melanjutkan operasi permusuhan terhadap Iran.

Trump dapat memveto rancangan tersebut. Namun, jika hal itu terjadi, ia kembali menghadapi risiko penutupan pemerintahan akibat kebuntuan pendanaan perang. Situasi tersebut bahkan dapat mengganggu pembayaran gaji personel militer.

Perselisihan atas Pendanaan Perang

Patty Murray, senator Demokrat dari Washington dan anggota Demokrat paling senior di Komite Alokasi Anggaran Senat, pada Selasa mengatakan bahwa anggota komite sedang melakukan perundingan mengenai masa berlaku rancangan undang-undang pendanaan sementara serta kemungkinan penambahan pembatasan terhadap penggunaan anggaran.

Murray juga menegaskan bahwa Demokrat tidak berniat menyetujui tambahan anggaran puluhan miliar dolar yang diminta pemerintahan Trump pada musim panas tahun ini untuk membiayai perang terhadap Iran.

Posisi Demokrat menjadi penting karena Partai Republik, meskipun menguasai 53 dari 100 kursi Senat hingga akhir tahun ini, tidak memiliki cukup suara untuk meloloskan rancangan undang-undang penting tanpa dukungan dari pihak lain.

Untuk mengesahkan rancangan pendanaan sementara di Senat, diperlukan sedikitnya 60 suara. Karena itu, Partai Republik membutuhkan dukungan setidaknya tujuh senator lainnya, termasuk sejumlah senator Demokrat.

Baca juga: Rezaei: Pangkalan Militer AS dari Asia Barat hingga Eropa, Sasaran Sah Iran

Penolakan Demokrat terhadap pendanaan perang terhadap Iran dapat menghambat pengesahan rancangan yang diajukan Partai Republik.

Bahkan jika Senat dan DPR mencapai kesepakatan mengenai isi rancangan undang-undang dan mengesahkannya, rancangan tersebut masih harus ditandatangani Donald Trump agar berlaku sebagai undang-undang.

Jika Trump memveto rancangan tersebut, Kongres hanya dapat mengesahkannya tanpa tanda tangan presiden apabila dua pertiga anggota masing-masing majelis kembali memberikan suara untuk mengesahkannya. Dengan Partai Republik menguasai kedua majelis, tercapainya mayoritas sebesar itu dinilai kecil kemungkinannya.

Karena itu, Demokrat harus memperoleh dukungan yang cukup di Senat sekaligus mencapai kesepakatan dengan Gedung Putih jika ingin memasukkan pembatasan pendanaan perang terhadap Iran ke dalam rancangan anggaran.

Jika kesepakatan tidak tercapai, perselisihan mengenai pendanaan perang dapat menunda pengesahan rancangan anggaran sementara dan semakin meningkatkan risiko penutupan pemerintahan federal. []

Baca juga: Asia Times: Tekanan Ekonomi AS Gagal Mengimbangi Daya Tangkal Iran