Perang Tak Jadi Pelajaran, Negara Arab Teluk Kembali “Impor Keamanan” dari Amerika Serikat

Ahlulbait Indonesia | 10 Mei 2026 — Negara-negara Arab di kawasan Teluk kembali menandatangani kontrak pembelian senjata dalam jumlah besar dari Amerika Serikat, meski baru saja merasakan dampak langsung perang 40 hari di kawasan. Langkah itu dinilai mencerminkan pola lama yang belum berubah yaitu menggantungkan keamanan regional pada Washington.

Mengutip laporan The New York Times pada Sabtu (9/5/2026), pemerintah Amerika Serikat menyetujui penjualan ribuan rudal pencegat pertahanan kepada Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain dengan total nilai mencapai 17 miliar dolar AS. Rinciannya, Kuwait mendapat paket senilai 9,3 miliar dolar AS, UEA 6,25 miliar dolar AS, dan Bahrain 1,625 miliar dolar AS.

Paket tersebut mencakup sekitar 4.250 rudal pencegat dengan estimasi harga sekitar 4 juta dolar AS per unit. Qatar dilaporkan mengajukan permintaan terpisah untuk 1.000 rudal tambahan senilai 4 miliar dolar AS.

Keputusan itu dipandang paradoksal. Ketiga negara tersebut merupakan tuan rumah pangkalan militer Amerika dan justru merekalah yang paling terdampak ketika Iran menyerang fasilitas-fasilitas AS di kawasan sebagai respons atas operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran.

Serangan itu, menurut laporan yang sama, dipicu oleh dorongan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan secara tidak langsung menyeret negara-negara Arab ke dalam konflik yang sejak awal berusaha mereka hindari.

Ironisnya, pengakuan paling blak-blakan justru datang dari dalam kawasan. Seorang analis Kuwait menyebut negaranya telah menggelontorkan dana besar untuk mendekati pemerintahan Donald Trump, namun tetap menjadi sasaran serangan.

“Kami memberikan banyak uang kepada menantu Trump, tetapi tetap dibombardir. Mereka bertindak seolah semua negara Arab harus menjaga kepentingan Israel,” ujarnya.

Kritik serupa disampaikan seorang pejabat Arab Saudi dalam wawancara dengan Al Jazeera. Menurutnya, Washington mengabaikan pertahanan negara-negara Arab yang justru menampung pangkalan militer Amerika.

“Fokus pertahanan Amerika Serikat saat ini tertuju pada rezim Israel,” katanya. Ia menambahkan, pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan Teluk kini mulai dipahami lebih berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sepihak dan pusat pengumpulan intelijen, bukan sebagai jaminan keamanan bagi negara tuan rumah.

Pola ketergantungan ini bukan hal baru. Ketika Trump melakukan kunjungan regionalnya ke Timur Tengah tak lama setelah kembali ke Gedung Putih, Washington menandatangani kontrak pertahanan besar dengan sejumlah negara Teluk. Gedung Putih menyebut kesepakatan senjata senilai 142 miliar dolar AS dengan Arab Saudi sebagai kontrak penjualan persenjataan terbesar dalam sejarah Amerika. Qatar meneken kontrak 42 miliar dolar AS, sementara UEA mengalokasikan sebagian kerja sama ekonominya yang bernilai triliunan dolar untuk pengadaan militer.

Namun, ketika perang benar-benar pecah, sistem pertahanan impor itu dinilai tidak mampu sepenuhnya menangkal serangan rudal dan drone Iran.

Menurut sejumlah laporan, stok rudal Patriot yang dihabiskan selama konflik setara dengan kapasitas produksi tiga tahun. Kini, negara-negara Arab kembali diminta membiayai pengisian ulang persenjataan yang digunakan Amerika dan Israel untuk mempertahankan kepentingan mereka sendiri di kawasan.

Aktivis Inggris-Palestina Kamel Hawwash menilai ketergantungan pada impor senjata menggerus kemampuan negara-negara Arab untuk membangun kemandirian strategis.

“Sementara Iran memproduksi sendiri berbagai jenis persenjataan, kita justru menjadikan masyarakat kita konsumtif dan sibuk dengan hiburan sambil menunggu apa yang dikirim dari luar,” ujarnya. []