Dino Patti Djalal Peringatkan Indonesia: Siapkan Opsi Mundur dari Board of Peace

Jakarta, 27 Januari 2026 — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal menyampaikan kritik keras atas keikutsertaan Indonesia dalam “Board of Peace“, forum internasional baru yang ditandatangani dalam rangkaian agenda Davos. Dino meminta pemerintah menyiapkan opsi keluar (withdrawal option) jika forum tersebut melenceng dari tujuan perdamaian, bertentangan dengan kepentingan nasional, atau melanggar hukum internasional.

Pernyataan itu disampaikan Dino melalui video di akun platform X (@dinopattidjalal) miliknya yang diunggah pada 26 Januari 2026. Dalam video tersebut, Dino menyebut ada empat peringatan serius yang perlu dicermati pemerintah, sekaligus menyampaikan enam rekomendasi strategis agar politik luar negeri Indonesia tetap sejalan dengan prinsip bebas aktif.

Salah satu kritik utama Dino adalah absennya isu Palestina dan Gaza dalam piagam resmi Board of Peace. Ia menilai hal itu janggal karena pembentukan forum tersebut disebut berangkat dari rencana perdamaian untuk Gaza. Namun, isi piagam yang disepakati dinilai tidak merefleksikan mandat awal dan mengaburkan akar konflik yang hendak diselesaikan.

Dino juga menyoroti desain struktur Board of Peace yang dianggap terpusat pada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Dino, piagam forum menempatkan Trump sebagai ketua dengan kendali dominan atas agenda dan keputusan, sementara masa jabatan ketua disebut tidak dibatasi waktu. “Ini bukan organisasi yang setara, melainkan sangat hierarkis dan personal,” ujar Dino dalam pernyataannya.

Peringatan berikutnya, kata Dino, terlihat dari insiden pembatalan undangan keanggotaan terhadap Perdana Menteri Kanada Mark Carney usai kritik yang muncul di Davos. Dino menilai peristiwa itu menunjukkan Board of Peace berpotensi bergerak sebagai forum eksklusif yang ditentukan preferensi pribadi, bukan mekanisme kolektif antarnegara.

Peringatan ketiga yang disampaikan Dino menyangkut keterlibatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai anggota Board of Peace. Dino menilai keanggotaan Netanyahu problematis karena Israel dianggap bertanggung jawab atas kehancuran besar-besaran di Gaza, sementara Palestina tidak mendapatkan ruang representasi di forum tersebut. Ia juga menyinggung besarnya pengaruh Israel terhadap kebijakan Amerika Serikat, yang dinilai berpotensi lebih dominan ketimbang suara negara anggota lain.

Peringatan keempat disampaikan Dino terkait praktik awal aktivitas Board of Peace yang berlangsung di Jakarta. Ia menilai sejumlah paparan pejabat Amerika Serikat dalam kegiatan tersebut minim empati terhadap penderitaan rakyat Palestina, karena tidak merujuk pada puluhan ribu korban jiwa serta absennya narasi kebebasan dan hak asasi bagi Palestina. Dino menilai acara justru lebih menonjolkan glorifikasi terhadap Trump.

Baca juga : Pakar Geopolitik: Pengiriman Kapal Induk AS ke Teluk Tidak Otomatis Berarti Serangan

Meski menyampaikan kritik tajam, Dino mengakui bahwa Indonesia telah resmi bergabung. Karena itu, ia mengajukan enam rekomendasi yang disebutnya perlu segera dipertimbangkan pemerintah.

Pertama, ia meminta pemerintah selalu membuka opsi untuk keluar jika Board of Peace menyimpang dari tujuan perdamaian, bertentangan dengan kepentingan nasional, atau melanggar hukum internasional. Ia juga menolak gagasan kewajiban membayar iuran permanen sebesar US$ 1 miliar.

Kedua, Dino menyarankan Indonesia memanfaatkan pengalaman dalam penyelesaian konflik domestik dan regional seperti Aceh dan Timor Leste, untuk memberi masukan lebih substansial terhadap penanganan pascakonflik di Gaza, termasuk demiliterisasi, rekonsiliasi, dan integrasi.

Ketiga, ia mengingatkan potensi keterlibatan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF). Dino menegaskan Indonesia harus terlibat aktif dalam pembentukan mandat, batasan, dan tujuan pasukan tersebut agar tidak terjebak pada peran yang bertentangan dengan misi TNI maupun kepentingan rakyat Palestina.

Keempat, Dino mengkritik pendekatan pembangunan Gaza yang dinilai terlalu menekankan orientasi proyek bisnis dan infrastruktur futuristis. Menurutnya, problem utama Palestina adalah isu politik dan keadilan, bukan sekadar ekonomi. Ia menilai trauma akibat puluhan ribu korban tidak dapat diselesaikan hanya dengan suntikan dana pembangunan.

Kelima, Dino meminta Indonesia bersikap tegas jika Board of Peace tidak memiliki komitmen terhadap solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina. Dalam kondisi demikian, ia menyarankan Indonesia mempertimbangkan untuk keluar dalam kurun waktu satu hingga dua tahun.

Keenam, Dino menekankan Indonesia perlu menjaga posisi sebagai anggota yang kritis dan independen agar tidak menjadi peserta pasif atau alat kepentingan pihak lain. Ia menyatakan, jika forum digunakan untuk agenda yang bertentangan dengan prinsip Indonesia dan hukum internasional, maka keluar merupakan langkah sah dan dimungkinkan oleh piagam.

Pernyataan Dino menambah sorotan publik terhadap arah dan legitimasi Board of Peace, sekaligus mengingatkan bahwa partisipasi Indonesia di forum global perlu tetap berpijak pada prinsip keadilan, kemerdekaan, serta politik luar negeri bebas aktif. [HMP/ABI]

Baca juga : Indonesia Terancam Krisis Air Tawar