Indonesia Terancam Krisis Air Tawar

Ahlulbait Indonesia, 24 Januari 2026 — Indonesia menghadapi ancaman krisis air tawar di tengah ketergantungan besar sektor pertanian terhadap irigasi. Data Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur menunjukkan, sekitar 74 persen pengambilan air tawar nasional digunakan untuk sektor pertanian, terutama pengairan sawah. Angka ini jauh melampaui kebutuhan rumah tangga yang hanya menyerap sekitar 9 persen.

Besarnya pengambilan air tawar tersebut menjadi persoalan serius ketika pemerintah menargetkan swasembada pangan sekaligus bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai lumbung padi dunia pada 2045. Saat ini, luas lahan persawahan Indonesia tercatat sekitar 7,3 juta hektare. Karena sebagian lahan dapat ditanami lebih dari sekali dalam setahun, luas tanam efektif mencapai sekitar 10 juta hektare.

“Rata-rata satu hektare sawah bisa ditanami 1,4 kali dalam setahun,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Muhammad Rachmat Kaimuddin, dalam webinar Water Sustainability yang digelar Beauty Science Tech (BST), Kamis, 22 Januari 2026. Intensitas tanam tersebut, kata dia, sepenuhnya bergantung pada ketersediaan irigasi. “Dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 280 juta jiwa, dan diproyeksikan meningkat menjadi 320 juta pada 2045, kebutuhan air tawar pasti bertambah,” ujarnya, dilansir Kompas.com.

Pemerintah menargetkan perluasan lahan persawahan produktif dari sekitar 10 juta hektare menjadi 15 juta hektare dalam dua dekade mendatang. Upaya ini ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. “Paling tidak, setiap hektare harus bisa ditanami dua kali dalam setahun,” kata Rachmat. Target tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air tawar nasional.

Baca juga : Pakar Geopolitik: Pengiriman Kapal Induk AS ke Teluk Tidak Otomatis Berarti Serangan

Peringatan serupa disampaikan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Air, Retno Marsudi. Ia menilai tingginya pengambilan air tawar untuk pertanian di Indonesia sudah berada pada level mengkhawatirkan. “Angka fresh water withdrawal untuk pertanian sangat tinggi. Data saya 72 persen, data Pak Rachmat bahkan 74 persen,” ujar mantan Menteri Luar Negeri itu.

Retno membandingkan kondisi Indonesia dengan Jerman, yang hanya mengambil sekitar 2,5 persen air tawar untuk sektor pertanian, sementara kebutuhan air sebagian besar dipenuhi dari curah hujan. Perbedaan itu, menurut dia, mencerminkan lemahnya efisiensi dan pengelolaan irigasi di Indonesia.

Ia menegaskan, persoalan air tidak bisa dipandang sebagai isu sektoral semata. “Air berkaitan dengan semua aspek kehidupan. Jika air kolaps, pertanian kolaps. Jika pertanian kolaps, dampaknya akan menjalar ke seluruh sistem,” kata Retno.

Untuk menekan risiko krisis, Retno mendorong penerapan inovasi teknologi pertanian yang lebih hemat air, seperti irigasi tetes. Teknologi ini menyalurkan air langsung ke zona perakaran tanaman dan diklaim mampu menghemat penggunaan air hingga 90 persen. Namun penerapannya masih terbatas karena biaya investasi awal yang mahal dan belum pernah diterapkan secara luas di lahan persawahan.

“Kita perlu berani berinovasi. Irigasi hanyalah satu contoh, tapi dari sana saja dampaknya bisa sangat besar,” ujar Retno.

Tanpa perubahan signifikan dalam pola pengelolaan air dan sistem pertanian, ambisi besar Indonesia di sektor pangan justru berisiko mempercepat krisis air tawar di masa depan.

Baca juga : Indonesia Bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump