Kegiatan ABI
Dihadiri Perwakilan Gubernur, Muswil I ABI Kaltara Didorong Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Kalimantan Utara, 26 April 2026 — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendorong penguatan sinergi dengan organisasi keagamaan dalam pembangunan daerah, seiring pelaksanaan Musyawarah Wilayah I Ahlulbait Indonesia (ABI) yang dinilai strategis di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Muswil I DPW ABI Kalimantan Utara yang digelar Sabtu (25/4) dihadiri unsur pemerintah daerah, termasuk perwakilan Gubernur Kalimantan Utara, H. Datu Iqro Ramadhan, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Dalam sambutannya, perwakilan gubernur itu menegaskan bahwa Muswil tidak semata-mata forum organisasi, tetapi ruang strategis untuk memperkuat struktur sosial dan kohesi masyarakat.
Ia menyoroti dinamika global yang meliputi ketidakpastian ekonomi, konflik kawasan, krisis pangan dan energi, hingga perubahan iklim sebagai tantangan nyata yang berdampak hingga level daerah.
“Situasi ini menuntut penguatan ketahanan sosial, ekonomi, dan spiritual. Organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan nilai-nilai kebenaran,” ujarnya.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, tengah mendorong percepatan pembangunan lintas sektor, terutama di wilayah perbatasan, dengan fokus pada pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam konteks tersebut, kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dinilai sebagai kebutuhan strategis, bukan hanya pelengkap.
“Pembangunan tidak hanya fisik dan ekonomi. Dimensi moral dan spiritual harus tumbuh seiring. Sinergi dengan organisasi keagamaan menjadi kunci,” katanya.
Muswil ini juga diharapkan menghasilkan program kerja konkret serta kepemimpinan yang adaptif terhadap perubahan, dengan kontribusi terukur terhadap penguatan moderasi, toleransi, dan persatuan di daerah.
Kegiatan diikuti secara hybrid oleh peserta dari berbagai wilayah di Kalimantan Utara, termasuk Nunukan, Tarakan, dan Bulungan/Tanjung Selor.
Forum ini menegaskan posisi organisasi keagamaan sebagai mitra pembangunan daerah, terutama dalam memperkuat stabilitas sosial di tengah tekanan global yang terus meningkat. []




