Tiga Prajurit RI Gugur di Lebanon, Waketum ABI Desak Pemerintah Tegas terhadap Israel

Dalam Podcast ABI, Ustadz Ahmad Hidayat menilai respons pemerintah atas gugurnya prajurit Indonesia di Lebanon terlalu normatif dan mendesak sikap yang lebih tegas terhadap Israel serta evaluasi arah diplomasi RI

Jakarta, 3 April 2026 — Tiga prajurit Indonesia gugur di Lebanon. Duka belum reda, tetapi arah kritik cepat bergeser. Yang dipersoalkan bukan lagi hanya peristiwa di lapangan, melainkan sikap pemerintah dan ke mana arah diplomasi Indonesia sedang dibawa.

Pembahasan itu mengemuka dalam Podcast ABI yang tayang Kamis, 2 April 2026, bertajuk “Saat Prajurit Gugur, Diplomasi RI Dinilai Terlalu Lunak”. Dalam percakapan yang dipandu Billy Joe, Wakil Ketua Umum Ahlul Bait Indonesia, Ustadz Ahmad Hidayat, tidak hanya menyampaikan duka, tetapi juga membuka kritik terhadap respons pemerintah yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan yang tegas.

Bagi Ustadz Ahmad Hidayat, persoalan tidak berhenti pada gugurnya tiga prajurit Indonesia yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Yang lebih mengusik adalah respons negara terlalu hati-hati, terlalu normatif, dan tidak mencerminkan keberanian politik yang sepadan dengan kehilangan yang terjadi.

“Yang kita sesalkan bukan hanya peristiwa ini, tetapi juga sikap pemerintah yang terlalu normatif. Tidak maksimal. Tidak menunjukkan keberpihakan yang tegas kepada prajuritnya sendiri,” ujar Ustadz Ahmad Hidayat.

Dari sana, pembahasan bergerak ke wilayah yang lebih luas. Lebanon tidak lagi dibaca sebagai konflik yang jauh, melainkan sebagai cermin yang memantulkan cara negara memperlakukan mandat perdamaian yang diembannya sendiri.

Respons Pemerintah Disorot

Tiga prajurit Indonesia gugur saat menjalankan tugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), sebuah mandat perdamaian PBB yang menempatkan pasukan Indonesia di wilayah dengan tingkat ketegangan yang tinggi dan eskalasi yang kerap berubah cepat. Dalam situasi seperti itu, menurut Ustadz Ahmad Hidayat, pengorbanan prajurit tidak bisa dijawab hanya dengan pernyataan formal yang datar.

Menurut Ustadz Ahmad, belasungkawa dan sikap politik adalah dua hal yang berbeda. Negara tidak cukup hadir lewat belasungkawa, tetapi juga harus hadir lewat keberanian politik.

“Sudah menyampaikan duka, iya. Tapi itu tidak cukup. Mereka ini dipisahkan dari anak, istri, keluarga, lalu pulang dalam tugas kemanusiaan. Negara harus berdiri lebih jelas,” katanya.

Dalam percakapan itu, kritik tidak berhenti pada isi pernyataan pemerintah, tetapi juga pada cara negara memilih bahasa. Ustadz Ahmad Hidayat melihat ada kecenderungan menggunakan kalimat yang aman dan netral, yang mungkin efektif secara diplomatik, tetapi terasa jauh dari emosi publik yang sedang berduka.

Menurutnya, ketika negara terlalu lama bermain di wilayah aman, publik akan melihat jurang antara keberanian di lapangan dan kehati-hatian di meja diplomasi.

“Kalau hanya berhenti pada kalimat yang aman, publik akan membaca negara ini lebih sibuk menjaga perasaan pihak luar daripada menjaga kehormatan tentaranya sendiri,” ujarnya.

Ketika Billy Joe menyinggung alasan kehati-hatian pemerintah karena proses investigasi masih berjalan, Ustadz Ahmad Hidayat kembali menegaskan bahwa pendekatan tersebut tidak cukup menjawab situasi yang ada. Baginya, kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi ketidakjelasan sikap.

“Kehati-hatian seperti ini terlalu sumir. Bahkan absurd. Kalau pasukan kita ada di sana, kalau selama ini ada rangkaian serangan berulang di kawasan itu, masa pemerintah seolah tidak punya pembacaan apa-apa?” tanya Ustadz Ahmad Hidayat.

Di titik itu, arah kritik ABI menjadi tegas. Masalahnya bukan semata kurangnya informasi, melainkan bagaimana informasi itu diterjemahkan menjadi sikap politik. Dalam pandangan ABI, negara tidak cukup hanya tahu, tetapi juga harus berani menyatakan posisi.

Meski demikian, secara jurnalistik, klaim terkait pelaku serangan dan detail insiden tetap memerlukan verifikasi independen dari pihak resmi, termasuk PBB dan pemerintah Indonesia. Di kawasan konflik, perbedaan antara klaim dan fakta kerap memerlukan waktu untuk dipastikan.

Lebanon, Board of Peace, dan Arah Diplomasi RI

Dari kritik atas respons pemerintah, percakapan kemudian bergerak ke lapisan yang lebih luas. Ustadz Ahmad Hidayat mengaitkan tragedi di Lebanon dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia, terutama dalam konteks keterlibatan dalam Board of Peace (BOP).

Bagi Ustadz Ahmad Hidayat, gugurnya prajurit Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam medan geopolitik yang lebih besar, di mana berbagai inisiatif internasional mulai membentuk ulang cara konflik dipahami dan dikelola. “Ini bukan cuma soal Lebanon. Ini soal ke mana Indonesia sedang dibawa. Kita tidak bisa bicara perdamaian sambil kehilangan kejelasan tentang siapa yang dijajah dan siapa yang selama ini memproduksi kekacauan,” ujarnya.

BOP, atau Board of Peace buatan Donald Trump, merupakan charter internasional yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Bagi ABI, forum ini tidak cukup dilihat dari nama dan tujuan formalnya, melainkan juga dari arah politik yang menyertainya.

Ustadz Ahmad Hidayat menyoroti satu hal yang menurutnya krusial, yakni bagaimana konsep perdamaian didefinisikan. Jika perdamaian hanya diletakkan pada stabilitas tanpa kejelasan soal keadilan, maka hasilnya bukan penyelesaian konflik, melainkan penataan ulang kondisi yang sudah timpang sejak awal.

“Kalau perdamaian hanya bicara stabilitas tapi tidak bicara keadilan, maka itu bukan perdamaian. Itu cuma penataan ulang kekuasaan,” kata Ustadz Ahmad Hidayat.

Sikap itu sejalan dengan pernyataan resmi ABI yang mendorong evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. ABI menilai Indonesia perlu berhati-hati agar tidak terseret ke dalam skema yang berpotensi mengaburkan prinsip dasar politik luar negeri yang selama ini dipegang, terutama penolakan terhadap penjajahan.

Di sinilah kritik terhadap pemerintah menjadi lebih dalam. Bukan hanya soal respons terhadap satu peristiwa, tetapi tentang konsistensi dalam membaca konflik global. Tragedi di Lebanon, dalam konteks ini, menjadi titik masuk untuk mempertanyakan apakah Indonesia masih berdiri pada garis yang sama, atau mulai bergeser mengikuti konfigurasi yang lebih luas.

Dalam podcast tersebut, Ustadz Ahmad Hidayat juga menekankan bahwa prajurit Indonesia yang dikirim ke wilayah konflik bukan sekadar personel militer, tetapi representasi negara. Karena itu, ketika mereka gugur, yang diuji bukan hanya kondisi di lapangan, tetapi juga kejelasan posisi moral pemerintah.

“Kalau prajurit kita mati saat menjalankan mandat perdamaian, lalu negara tidak cukup tegas berdiri untuk mereka, maka publik akan bertanya, siapa sebenarnya yang sedang dibela oleh negara ini?” katanya.

Pertanyaan ini menjadi simpul dari keseluruhan pembahasan. Ia menghubungkan tragedi di lapangan dengan tanggung jawab politik di dalam negeri.

Tuntutan ABI dan Pertanyaan untuk Negara

Menutup pembahasan, Ustadz Ahmad Hidayat menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berhenti pada pernyataan duka. Tragedi sebesar ini, menurutnya, menuntut langkah yang lebih jelas dan lebih terukur, baik di level nasional maupun internasional.

Ustadz Ahmad mendorong adanya sikap yang lebih tegas dalam forum internasional, sekaligus evaluasi terhadap keterlibatan Indonesia dalam berbagai inisiatif yang berpotensi memengaruhi arah politik luar negeri, termasuk Board of Peace.

“Jangan sampai kita bicara perdamaian, tetapi justru masuk ke desain yang merapikan ketidakadilan. Itu bukan jalan Indonesia,” ujarnya.

Percakapan dalam Podcast ABI pada akhirnya tidak hanya memotret satu peristiwa, tetapi juga menangkap perubahan suasana di ruang publik. Duka atas gugurnya prajurit Indonesia berjalan berdampingan dengan munculnya pertanyaan yang lebih luas tentang posisi negara.

Ketika prajurit gugur di medan konflik, publik tidak hanya menunggu belasungkawa dan upacara. Publik menunggu sikap, menunggu kejelasan, dan menunggu arah. Dalam konteks itulah, tragedi di Lebanon tidak berhenti sebagai kabar duka militer, tetapi berkembang menjadi bagian dari percakapan politik nasional.

Pada akhirnya, pertanyaan yang muncul tidak lagi terbatas pada apa yang terjadi di Lebanon, melainkan menyentuh hal yang lebih mendasar. Apakah Indonesia masih menjaga garis yang selama ini diyakini, atau perlahan mulai menjauh darinya? []

Penjelasan lengkap dapat disaksikan dalam Podcast ABI berjudul “Saat Prajurit Gugur, Diplomasi RI Dinilai Terlalu Lunak”