TKA: Alat Ukur Objektif Atau Kembalinya Budaya Ujian Nasional?

Oleh: Dr. Muhammad Alwi, S.Psi., MM.
(Dosen dan Dewan Pakar Bidang Pendidikan Ahlulbait Indonesia)

Ahlulbait Indonesia, 18 Februari 2026 — Kehadiran Tes Kemampuan Akademik (TKA) menghidupkan kembali perdebatan lama di dunia pendidikan kita. Di satu sisi, TKA dipandang sebagai alat ukur objektif untuk menilai kemampuan akademik siswa secara nasional. Di sisi lain, ia memunculkan kekhawatiran, apakah kita sedang menghidupkan kembali budaya Ujian Nasional (UN) dalam wajah baru?

Secara konseptual, tes terstandar memang memiliki dasar ilmiah yang kuat. Dalam psikometri, tes yang baik harus memiliki reliabilitas dan validitas tinggi (Anastasi & Urbina, 1997). Tes kognitif juga terbukti cukup efektif memprediksi keberhasilan akademik di perguruan tinggi (Kuncel & Hezlett, 2007). Artinya, kebutuhan terhadap instrumen pengukuran kemampuan akademik memang rasional. Namun persoalannya bukan pada ada atau tidaknya tes.

Persoalannya adalah apa yang terjadi ketika tes menjadi pusat orientasi sistem.
Budaya “Teaching to the Test”
Pengalaman global menunjukkan bahwa sistem ujian berisiko tinggi (high-stakes testing) sering memicu praktik teaching to the test. Au (2007) menemukan bahwa ketika ujian menjadi penentu reputasi sekolah dan kelulusan siswa, kurikulum cenderung menyempit. Guru fokus pada latihan soal, bukan eksplorasi konsep.

Fenomena ini tidak asing di Indonesia. Pada era UN, banyak sekolah mengalokasikan waktu khusus untuk “pendalaman materi”, yang dalam praktiknya adalah drilling soal. Kreativitas, pembelajaran berbasis proyek, portofolio, bahkan pengembangan aspek afektif sering kali terpinggirkan. Jika TKA kelak menjadi indikator utama kualitas sekolah, risiko penyempitan kurikulum bisa terulang.

Baca juga : Pemimpin Agama, Garis Merah bagi Dunia Muslim

Luka Lama yang Pernah Kita Alami

Saya pernah berada di dalam sistem itu, ketika UN menjadi penentu utama kelulusan dan reputasi sekolah. Pada awalnya, UN sebenarnya tidak menimbulkan masalah besar. Ia hanya menjadi salah satu instrumen evaluasi. Sekolah tetap mengajar dengan wajar. Guru tetap fokus pada proses.

Masalah mulai muncul ketika UN diberi beban yang terlalu berat.
Ketika nilai UN menjadi satu-satunya simbol keberhasilan. Ketika media dan institusi mulai mengumumkan “UN tertinggi”, “sekolah dengan nilai UN terbaik”, “kabupaten dengan rata-rata UN tertinggi”, dan seterusnya. Angka mulai diglorifikasi. Peringkat mulai dipamerkan.

Sejak saat itu, orientasi perlahan bergeser. Yang dikejar bukan lagi kualitas proses, tetapi legitimasi angka. Perlawanan terhadap UN waktu itu bukan hanya berupa kritik akademik. Di lapangan, muncul resistensi praktis: kebocoran soal, manipulasi nilai, hingga “bantuan sistematis” agar siswa lulus. Motifnya beragam. Sekolah unggulan takut reputasinya turun. Kepala sekolah khawatir evaluasi kinerjanya dipengaruhi hasil UN. Guru merasa masa depan siswa terlalu dipertaruhkan pada satu ujian.

Ironisnya, praktik seperti ini pada awalnya banyak terjadi justru di sekolah-sekolah yang dianggap unggul. Ketika reputasi dipertaruhkan, integritas sistem bisa goyah. Dalam jangka panjang, skor tinggi menjadi simbol prestise—terlepas dari proses di baliknya.

Jika TKA kembali menjadi indikator dominan kualitas sekolah, logika yang sama bisa saja muncul. Ketika angka menjadi legitimasi, sistem bisa terdorong mencari cara agar angka tetap tinggi—bukan agar proses belajar semakin bermakna.

Baca juga : ABI Di Tengah Konsensus Diam

Tekanan Psikologis dan Keadilan Sosial

Dari sisi psikologi, sistem ujian berisiko tinggi terbukti meningkatkan test anxiety. Putwain (2008) menunjukkan bahwa tekanan ujian yang besar berkorelasi dengan peningkatan kecemasan akademik. Kecemasan ini tidak hanya memengaruhi performa tes, tetapi juga kesejahteraan siswa dalam jangka panjang.

Dalam konteks Indonesia yang kompetitif, TKA berpotensi menjadi sumber tekanan baru—terutama jika ia diasosiasikan langsung dengan peluang masuk perguruan tinggi negeri favorit.

Di sisi lain, objektivitas formal belum tentu identik dengan keadilan substantif. Siswa dari keluarga mampu memiliki akses lebih besar ke bimbingan belajar, try out berkali-kali, dan sumber belajar tambahan. Sementara siswa di daerah dengan fasilitas terbatas harus berjuang dengan sumber daya minimal. Tes mungkin sama untuk semua. Tetapi titik start setiap siswa tidak selalu sama.

TKA dan Dilema Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka hadir dengan semangat diferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Namun standarisasi tes yang dominan berisiko menciptakan ketegangan struktural.

Sekolah didorong kreatif, guru diberi ruang berinovasi. Tetapi jika ukuran keberhasilan tetap ditentukan oleh tes kognitif seragam, praktik di lapangan cenderung kembali mengikuti apa yang diujikan. Dalam teori kebijakan pendidikan, ini disebut policy incoherence—ketika tujuan kurikulum dan sistem evaluasi tidak sepenuhnya selaras.

Jalan Tengah yang Bijak
Perdebatan tentang TKA tidak perlu berujung pada penolakan total atau penerimaan tanpa kritik. Tes akademik tetap memiliki fungsi penting, terutama untuk seleksi dan pemetaan kemampuan. Namun beberapa prinsip perlu dijaga; TKA tidak boleh menjadi satu-satunya indikator kualitas siswa atau sekolah; Evaluasi perlu dikombinasikan dengan asesmen proyek dan portofolio; Transparansi dan pengawasan harus diperkuat agar sejarah manipulasi tidak terulang; Pemerataan kualitas pendidikan harus berjalan seiring dengan standarisasi evaluasi.
Jika tidak, TKA berisiko menjadi wajah baru dari budaya lama; pendidikan yang berorientasi angka.

Belajar dari Sejarah

Pertanyaan mendasar bukanlah “Perlukah TKA?”, melainkan “Bagaimana TKA ditempatkan dalam ekosistem pendidikan?” Sejarah UN menunjukkan bahwa ketika satu ujian memikul terlalu banyak beban legitimasi, sistem kehilangan keseimbangan.

Sekolah mengejar angka, guru mengejar target dan siswa mengejar skor. Sementara esensi pendidikan—membentuk cara berpikir, karakter, dan kedewasaan intelektual—terpinggirkan.

TKA bisa menjadi alat ukur objektif. Tetapi jika ia menjadi pusat orientasi, kita mungkin tidak sedang bergerak maju, melainkan mengulang bab lama dengan nama baru.

Pendidikan seharusnya belajar dari sejarahnya sendiri. Dan hanya mereka yang mau dan mampu belajar dari sejarah—ulil albab—yang tidak akan jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. []

Baca juga : Ayatullah Khamenei dan Rumus Perang Regional: Deterensi yang Membuat AS Berhitung Ulang