Jepara Bela Palestina Desak Pemerintah Tinjau Keikutsertaan dalam Board of Peace

Jepara, 15 Februari 2026 — Ratusan warga yang tergabung dalam aksi Jepara Bela Palestina menggelar unjuk rasa di Alun-alun Bangsri, Sabtu (14/2). Massa mendesak pemerintah meninjau kembali keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sekaligus menyuarakan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Dalam aksi tersebut, peserta juga menyampaikan dukungan terhadap sikap Iran menghadapi tekanan politik dan militer di kawasan.

Kegiatan berlangsung tertib dengan atribut solidaritas untuk Palestina dan Iran. Rangkaian acara diisi orasi, doa bersama, serta pembacaan pernyataan sikap.

Syarifah Umi Kultsum menegaskan gerakan itu berangkat dari keberpihakan pada kemanusiaan dan kemerdekaan. Menurutnya, wacana perdamaian tidak dapat dilepaskan dari realitas penderitaan warga sipil di Gaza. Forum perdamaian yang tidak melibatkan pihak terdampak secara setara dinilai berpotensi menjadi simbol tanpa keadilan.

Ia juga mengingatkan sejarah Indonesia yang lahir dari perlawanan terhadap penjajahan. Sikap menolak dominasi, menurutnya, sejalan dengan semangat konstitusi. Seruan penolakan diarahkan pada kompromi yang dinilai menguntungkan pihak penjajah dan tidak mencerminkan prinsip kemerdekaan.

Kiai Nur Alim menyoroti rekam jejak hubungan internasional Amerika Serikat dan Israel dalam berbagai perjanjian global. Ia menilai gagasan BoP belum memberi jaminan nyata bagi kemerdekaan Palestina. Penolakan, kata dia, berangkat dari posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung hukum dan konstitusi.

Ia juga menekankan hak setiap negara mempertahankan kedaulatan dan membela diri, termasuk Iran, dalam menghadapi tekanan militer dan politik. Sejarah perjuangan tokoh nasional seperti Cut Nyak Dien dan Pangeran Diponegoro disebut sebagai rujukan moral solidaritas terhadap bangsa yang masih berada di bawah penjajahan.

Kiai Nur Alim juga mengajak peserta menjaga keteguhan moral dan solidaritas kemanusiaan sebagai bagian dari refleksi keagamaan.

Pada akhir kegiatan, Ridho Shahab membacakan pernyataan sikap masyarakat Jepara. Dokumen tersebut memuat sejumlah tuntutan, antara lain evaluasi keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace, dorongan kembali ke jalur diplomasi multilateral melalui lembaga internasional resmi, serta penolakan kerja sama yang dinilai memberi legitimasi terhadap praktik penjajahan di Palestina.

Pernyataan juga menekankan pentingnya menjaga kedaulatan nasional dari kepentingan politik jangka pendek, sekaligus menyampaikan dukungan moral terhadap negara yang dinilai konsisten menghadapi tekanan global.

Aksi ditutup dengan doa bersama dan penegasan komitmen solidaritas. Penyelenggara menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian gerakan publik untuk menjaga isu Palestina tetap berada dalam perhatian nasional serta mendorong kebijakan luar negeri yang berpijak pada prinsip kemerdekaan dan keadilan global. [HMP/Jepara]