Wall Street Journal: Trump Abaikan Peringatan Militer soal Selat Hormuz Saat Putuskan Perang dengan Iran

Ahlulbait Indonesia | 15 Maret 2026 — Laporan Wall Street Journal mengungkap keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melancarkan perang terhadap Iran tetap diambil meskipun ada peringatan dari pejabat militer mengenai risiko penutupan Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia.

Menurut laporan yang dikutip Al-Manar, Minggu (15/3/2026), keputusan tersebut dipandang bukan hanya langkah militer, tetapi juga pertaruhan politik dengan konsekuensi strategis bagi stabilitas kawasan dan ekonomi global.

Surat kabar tersebut menyebut Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Dan Keane, telah memperingatkan Trump mengenai kemungkinan respons Iran terhadap serangan militer Amerika.

Keane memperingatkan serangan tersebut berpotensi mendorong Teheran menggunakan ranjau laut dan drone untuk mengganggu lalu lintas kapal di Selat Hormuz.

Laporan itu menyebut Trump memahami risiko tersebut. Namun keputusan operasi militer tetap dijalankan dan disebut sebagai salah satu langkah kebijakan luar negeri paling penting selama dua masa jabatannya sebagai presiden.

Dalam diskusi internal, Trump menyampaikan kepada timnya perkiraan Iran dapat menyerah sebelum penutupan selat terjadi. Trump juga menilai militer Amerika Serikat mampu mengatasi situasi jika Iran mencoba mengganggu jalur pelayaran tersebut.

Keputusan tersebut menuai kritik dari sejumlah politisi Amerika. Mereka menilai potensi penutupan Selat Hormuz dapat memicu gangguan besar terhadap ekonomi global.

Senator Chris Murphy menilai pemerintah tidak memiliki rencana jelas terkait risiko tersebut.

“Mereka tidak memiliki rencana untuk mengatasi krisis di Selat. Fakta situasi ini tetap tanpa rencana bahkan setelah perang dimulai sangat mengejutkan,” kata Murphy.

Wall Street Journal juga melaporkan keputusan menuju perang diambil oleh kelompok kecil pejabat tinggi pemerintahan. Di antaranya Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Sejumlah pengamat menilai proses pengambilan keputusan tersebut mempersempit ruang masukan dari diplomat dan pakar kebijakan luar negeri. Kondisi tersebut dinilai membatasi pilihan strategi dan alternatif yang tersedia bagi pemerintah Amerika Serikat sebelum konflik meningkat. []