UNRWA: Eskalasi Israel di Yerusalem Ancam Layanan bagi 190.000 Pengungsi Palestina

Ahlulbait Indonesia, 30 Januari 2026 — Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) memperingatkan eskalasi tindakan Israel di Yerusalem yang dinilai berbahaya, setelah terjadi penghancuran bangunan, penutupan sekolah dan klinik, pemutusan air dan listrik, hingga ancaman penyitaan lahan. Situasi ini disebut berpotensi membuat sekitar 190.000 pengungsi Palestina kehilangan layanan dasar.

Menurut laporan Al Mayadeen, Kamis (29/1/2026), penasihat media UNRWA Adnan Abu Hasna menyatakan langkah-langkah Israel tersebut dapat menimbulkan dampak serius, tidak hanya terhadap pengungsi Palestina tetapi juga terhadap sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan aturan hukum internasional.

Abu Hasna menjelaskan, buldoser Israel menghancurkan bangunan di dalam markas operasi UNRWA. Ia menyebut proses itu dilakukan dengan pendampingan pejabat Israel, disertai pengibaran bendera Israel menggantikan bendera PBB. Selain itu, otoritas Israel juga mengeluarkan ancaman penyitaan tanah pusat pelatihan kejuruan UNRWA di kawasan Qalandia.

Dalam wawancara via telepon dengan saluran Mesir Extra News, Abu Hasna menyampaikan bahwa enam sekolah dan klinik UNRWA ditutup. Layanan air dan listrik juga diputus. UNRWA, menurutnya, menerima peringatan penutupan penuh dalam waktu satu bulan. Ia menegaskan langkah tersebut akan berdampak langsung pada sekitar 190.000 pengungsi Palestina di Yerusalem yang selama ini bergantung pada layanan UNRWA.

Ia menyebut respons internasional mulai bergerak melalui jalur hukum dan politik, seiring meningkatnya perhatian terhadap tindakan Israel terhadap lembaga PBB di lapangan.

Abu Hasna juga mengatakan 11 negara, termasuk sejumlah negara Eropa, Kanada, Jepang, dan Australia, telah mengutuk serangan Israel terhadap markas besar UNRWA. Negara-negara tersebut menilai tindakan itu sebagai pelanggaran hukum internasional dan serangan langsung terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam pernyataannya, Abu Hasna menyoroti dukungan Mesir dalam isu kemanusiaan Gaza, terutama dalam membuka jalur masuk bantuan, serta langkah politik untuk mencegah runtuhnya UNRWA. Ia menyebut Mesir sebagai salah satu penopang utama bagi perlindungan pengungsi Palestina.

Sementara itu, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menulis di platform X bahwa tindakan Israel mencerminkan pembangkangan terang-terangan terhadap hukum internasional, termasuk hak istimewa dan kekebalan PBB.

Lazzarini menyatakan, pasukan Israel menyerbu markas UNRWA di Yerusalem Timur pada pagi hari. Buldoser masuk ke kompleks dan mulai menghancurkan bangunan-bangunan di dalamnya. Ia menyebut operasi itu berlangsung di bawah pengawasan anggota Knesset dan seorang anggota pemerintah Israel.

Ia menegaskan, insiden tersebut merupakan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap badan PBB.

Disebutkan pula, pada 20 Januari 2026, otoritas pendudukan Israel memulai operasi penghancuran di kompleks UNRWA di Yerusalem yang diduduki, dengan partisipasi Menteri “Keamanan Nasional” Israel Itamar Ben-Gvir. [HMP]