Jubir Hamas Tanggapi Rencana Koalisi Netanyahu, Soroti Isu Identitas dan Stabilitas Kawasan

Ahlulbait Indonesia, 23 Februari 2026 — Juru Bicara Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas), Hazem Qassem, menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait rencana pembentukan koalisi baru bersama sejumlah negara di kawasan, demikian menurut laporan Mehr News Agency yang mengutip Palestine Today, Senin (23/2/26).

Hazem Qassem menilai gagasan pembentukan poros baru tersebut berpotensi mengabaikan peran negara-negara Arab yang memiliki pengaruh strategis di kawasan Timur Tengah.

“Kami menekankan statemen Perdana Menteri Israel tentang pembentukan poros baru yang melibatkan beberapa negara Arab merupakan pengabaian terang-terangan terhadap negara-negara Arab yang berpengaruh di kawasan dan ancaman langsung terhadap kepentingan strategis mereka,” ujar Qassem.

Menurutnya, wacana koalisi mencerminkan upaya memaksakan kepemimpinan regional. Ia menyebut pendekatan tersebut tidak selaras dengan dinamika sejarah dan identitas kawasan.

“Usulan ini mencerminkan mentalitas imperialis dan upaya memaksakan kepemimpinan regional secara paksa. Rezim pendudukan merupakan entitas asing bagi kawasan, sejarah, dan identitasnya. Upaya restrukturisasi aliansi kawasan hanya melayani kepentingan pendudukan, bukan kepentingan rakyat,” katanya.

Qassem juga menyinggung dukungan Amerika Serikat terhadap kebijakan Israel yang dinilai memperkuat langkah-langkah politik dan keamanan di kawasan.

“Dukungan terang-terangan Amerika Serikat terhadap pendekatan tersebut mendorong pendudukan mengejar kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan Arab,” ujarnya.

Ia menilai manuver geopolitik tersebut berlangsung di tengah situasi konflik di Jalur Gaza dan menyerukan negara-negara Arab meningkatkan kewaspadaan terhadap dampaknya.

“Manuver ini memanfaatkan kelemahan kolektif yang dialami Arab selama perang di Gaza. Negara-negara Arab perlu menyadari risiko skema tersebut bagi keamanan dan stabilitas kawasan,” ucapnya.

Qassem menegaskan setiap koalisi yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina tidak akan menghasilkan stabilitas jangka panjang.

“Koalisi yang dibangun dengan mengorbankan hak rakyat Palestina tidak akan membawa stabilitas, melainkan memperburuk ketegangan dan konflik,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Sabtu (21/2), Benjamin Netanyahu dalam rapat kabinet Israel mengusulkan pembentukan koalisi melibatkan India, sejumlah negara Arab, Afrika, serta kawasan Mediterania, termasuk Siprus dan Yunani. Netanyahu menyatakan tujuan inisiatif tersebut untuk menghadapi blok radikal Syiah dan Sunni di Timur Tengah.

Pernyataan itu memicu respons dari berbagai pihak, terutama kelompok yang terlibat langsung dalam dinamika konflik kawasan. Isu koalisi regional kembali menjadi sorotan dalam konteks keamanan, politik, dan hubungan antarnegara di Timur Tengah. [HMP]