Iran Minta Negara Kawasan Tak Biarkan Wilayahnya Dipakai Serang Iran

Ahlulbait Indonesia | 1 Maret 2026 — Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi memperingatkan negara-negara kawasan agar tidak mengizinkan wilayah atau fasilitas mereka digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Peringatan itu disampaikan melalui serangkaian percakapan telepon dengan para menteri luar negeri negara tetangga pada Sabtu malam (28/2/2026).

Laporan Al-Alam TV menyebut Araqchi menghubungi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Irak untuk menyampaikan perkembangan terbaru situasi keamanan regional. Ia menilai operasi militer Amerika Serikat dan Israel sebagai pelanggaran terhadap prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta ancaman serius bagi stabilitas kawasan.

Dalam pernyataannya, Araqchi menegaskan, “Republik Islam Iran, berdasarkan hak inherennya untuk membela diri secara sah, akan menggunakan seluruh kemampuan pertahanan dan militernya untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Iran.”

Ia juga meminta negara-negara kawasan memikul “tanggung jawab historis” dalam menghadapi eskalasi yang terjadi. Menurutnya, hukum internasional melarang partisipasi dalam tindakan agresi terhadap negara lain. Karena itu, setiap bentuk dukungan, termasuk penggunaan wilayah atau fasilitas militer untuk menyerang Iran, dinilai sebagai pelanggaran serius.

Araqchi menambahkan, Angkatan Bersenjata Iran akan menganggap sumber dan asal setiap serangan terhadap negaranya sebagai target sah dalam kerangka hak membela diri sesuai hukum internasional. Peringatan tersebut sekaligus menjadi sinyal keras terhadap potensi keterlibatan pihak ketiga dalam konflik yang tengah memanas.

Di sisi lain, Araqchi menyatakan komitmen Teheran untuk tetap melanjutkan kebijakan bertetangga baik dan menjaga hubungan persahabatan dengan negara-negara kawasan. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan menyusul rangkaian serangan militer yang saling dilancarkan dalam beberapa hari terakhir.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari negara-negara yang dihubungi terkait isi percakapan tersebut. Situasi kawasan masih berkembang dengan cepat dan berpotensi memicu eskalasi lebih luas. [HMP/ABI]