Ayatullah Mojtaba Khamenei Tegaskan Kelanjutan Kebijakan Perlawanan dan Dukungan bagi Mustadzafin

Ahlulbait Indonesia | 17 Maret 2026 —  Kelanjutan kebijakan politik luar negeri Iran yang menentang dominasi kekuatan besar serta mendukung kelompok masyarakat tertindas di dunia ditegaskan oleh Pemimpin Revolusi Islam Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei.

Penegasan tersebut disampaikan dalam pesan tertulis kepada rakyat Iran yang menandai arah kebijakan pemerintahan baru setelah perubahan kepemimpinan di Teheran.

Dalam pesan tersebut, Ayatullah Mojtaba Khamenei menegaskan garis politik Iran tetap berada pada jalur perlawanan terhadap dominasi kekuatan besar serta dukungan kepada kelompok mustadzafin di berbagai kawasan.

Pesan tersebut muncul di tengah transisi kepemimpinan setelah wafatnya Pemimpin Revolusi Islam sebelumnya, Imam Ali Khamenei, dalam serangan udara pada 28 Februari di Teheran. Serangan tersebut, melibatkan Amerika Serikat dan Israel serta menewaskan sejumlah komandan militer senior.

Sekitar sepekan setelah peristiwa tersebut, Majelis Pakar Iran menunjuk Ayatullah Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Revolusi Islam ketiga Republik Islam Iran, menggantikan ayahnya.

Dalam dekrit penjelasan yang dikeluarkan Senin (16/3/2026), Ayatullah Mojtaba juga menegaskan para pejabat yang diangkat oleh pendahulunya tetap menjalankan tugas di posisi masing-masing.

“Semua pejabat dan pemimpin yang diangkat oleh almarhum Pemimpin Revolusi Islam harus terus menjalankan tugas mereka sesuai dengan arahan dan instruksi yang telah diberikan kepada mereka sebelumnya,” bunyi dekrit tersebut.

Dokumen tersebut juga menyebut para pejabat tidak memerlukan dekrit baru untuk memperbarui mandat mereka pada tahap ini.

Serangan yang menggugurkan Imam Ali Khamenei memicu respons militer dari angkatan bersenjata Iran terhadap sejumlah target militer Amerika Serikat di kawasan serta lokasi di wilayah Israel.

Dalam pesan pertamanya kepada publik, Ayatullah Mojtaba juga menegaskan Iran akan terus menghadapi perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel hingga para penyerang menghadapi konsekuensi penuh.

Berdasarkan sistem ketatanegaraan Iran, Pemimpin Tertinggi memiliki kewenangan menunjuk komandan senior militer, kepala lembaga peradilan, anggota Dewan Penjaga Konstitusi, pimpinan lembaga penyiaran negara, pemimpin salat Jumat di ibu kota provinsi, serta sejumlah pejabat strategis lain dalam struktur pemerintahan. []