#Podcast | AS Salah Hitung? Pakar Universitas Brawijaya Ungkap Kekuatan Iran

Jakarta, 8 Maret 2026 – Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel terus meningkat, memunculkan pertanyaan besar: apakah Washington telah salah menghitung kapasitas strategis Iran? Dalam podcast Channel Media ABI yang tayang pada 7 Maret 2026, pakar politik Timur Tengah dari Universitas Brawijaya, Sayyid Abdullah Assegaf, mengulas berbagai dimensi penting konflik tersebut. Pembahasan mencakup strategi militer Iran, kekuatan moral dan ketahanan sosial masyarakat Iran, hingga implikasi geopolitik yang lebih luas, termasuk penutupan Selat Hormuz yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi global.

Mengapa Iran kerap dipandang berbeda dibandingkan negara-negara lain yang pernah menjadi target intervensi militer Amerika Serikat? Sejauh mana konflik ini berpotensi meluas menjadi perang regional, bahkan global? Dan di tengah dinamika geopolitik tersebut, bagaimana seharusnya posisi Indonesia?

Berbagai pertanyaan strategis ini dibahas dalam episode bertajuk “AS Salah Hitung?! Pakar UB Bongkar Kekuatan Iran”, yang dipandu oleh host Billy Joe.

Agresi dan Pelanggaran Hukum Internasional

Konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat, telah memasuki hari ketujuh sejak 28 Februari lalu. Agresi militer yang dilancarkan Amerika Serikat bersama sekutunya dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum perang internasional.

Membuka dikskusi, Abdullah, menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer untuk menyerang negara lain tidak dibenarkan dalam Piagam PBB. Lebih jauh, dalam hukum perang internasional terdapat aturan tegas yang melarang penyerangan terhadap sasaran sipil seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya.

“Yang kita saksikan sejak 28 Februari hingga hari ini adalah bagaimana Amerika Serikat memaksakan perang terhadap Iran, yang kemudian menyebabkan jatuhnya banyak korban dari kalangan warga sipil. Serangan pertama yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat menargetkan pemimpin tertinggi Iran, yang dalam konteks sebuah negara merupakan simbol kehormatan dan kedaulatan bangsa,” ujar Abdullah.

Agresi tersebut dilaporkan menewaskan hampir 200 anak-anak di sebuah madrasah perempuan di wilayah Iran. Fakta ini menunjukkan bahwa dampak serangan tidak hanya menyasar sasaran militer, tetapi juga menelan korban dari kalangan sipil yang tidak bersalah.

Peran PBB dan Politik Global

Menanggapi pertanyaan tentang peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, Abdullah menyoroti bahwa hukum internasional dan institusi seperti PBB sering kali dijadikan instrumen politik oleh negara-negara besar, terutama Amerika Serikat.

“PBB sendiri pada akhirnya terbukti lebih sering mendahulukan politik dibandingkan hukum. Ketika ada kepentingan negara-negara besar, khususnya Amerika Serikat, meskipun terjadi pelanggaran, pelanggaran tersebut sering kali dibiarkan begitu saja,” jelasnya.

Jika hukum internasional ditegakkan secara konsisten, maka Amerika dan Israel seharusnya mendapat sanksi atas berbagai pelanggaran yang dilakukan, termasuk pendudukan Israel terhadap Palestina selama puluhan tahun.

Miskalkulasi Amerika terhadap Iran

Abdullah menilai Amerika Serikat telah melakukan miskalkulasi dengan hanya mengukur kekuatan Iran dari sisi material seperti kekuatan militer, teknologi persenjataan, dan kekuatan ekonomi semata.

“Iran tidak bisa dilihat hanya melalui kalkulasi material. Setelah Revolusi Islam, Iran menjadi negara yang sistem konstitusinya dibangun di atas prinsip-prinsip Islam, prinsip yang menekankan nilai keadilan, keberanian, pengorbanan, ketulusan, dan kesabaran,” terangnya.

Baca juga : #Podcast ABI | 47 Tahun Diembargo dan Ditekan Barat, Mengapa Iran Tak Pernah Tumbang?

Nilai-nilai non-material inilah yang membentuk ketahanan nasional Iran. Meskipun pemimpin spiritual Iran, Sayyid Ali Khamenei, syahid bersama sejumlah anggota keluarga dan beberapa panglima militer, sistem negara tetap berjalan. Masyarakat Iran justru turun ke jalan setiap malam memberikan dukungan kepada pemerintah dan tentara IRGC meskipun menghadapi serangan udara dan pemboman.

“Dalam tradisi Islam sendiri terdapat ajaran yang menegaskan agar tidak berpihak kepada orang-orang dzalim. Bahkan Al-Qur’an juga menegaskan bahwa jika seseorang diserang secara dzalim, maka ia berhak membalas dengan setimpal. Prinsip-prinsip seperti inilah yang membentuk ketahanan moral sebuah bangsa,” tambahnya.

Keunikan Sistem Politik Iran

Abdullah menjelaskan bahwa Iran berhasil menerjemahkan nilai-nilai Al-Qur’an ke dalam sistem kenegaraan yang dikenal dengan konsep Wilayat al-Faqih, yaitu kepemimpinan seorang Wali Faqih. Hal ini menjadi salah satu keunikan Republik Islam Iran.

“Iran memang dibangun sebagai negara yang menanamkan nilai-nilai Islam dalam sistem sosial dan politiknya. Karena itu masyarakat Iran memiliki kesadaran ideologis yang kuat. Mereka tidak mudah gentar menghadapi perang,” jelasnya.

Dalam ajaran Islam, konsep kesyahidan memiliki makna spiritual yang sangat kuat dan dipandang sebagai bagian dari warisan para nabi serta tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam seperti Imam Ali dan Imam Husain.

Hak Membela Diri dan Strategi Geopolitik

Dalam konteks hukum internasional, Pasal 51 Piagam PBB menyebutkan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mempertahankan diri dari agresi negara lain. Serangan Iran terhadap sejumlah pangkalan di negara-negara Teluk ditujukan kepada fasilitas militer Amerika yang digunakan untuk menyerang Iran, bukan kepada negara-negara Teluk sebagai negara berdaulat.

Pangkalan-pangkalan seperti Al-Udeid di Qatar, Al-Asad, fasilitas militer di Kuwait, Manama di Bahrain, hingga pangkalan di Siprus menjadi target karena dari lokasi tersebut berbagai operasi militer dan peluncuran serangan terhadap Iran dilakukan.

Terkait Selat Hormuz yang dikuasai Iran, langkah pembatasan jalur tersebut merupakan strategi geopolitik untuk menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya berdampak pada satu negara saja. Sekitar 25 persen perdagangan minyak global melewati kawasan tersebut.

“Akibat konflik ini, harga minyak dunia sudah naik hingga sekitar 80 dolar AS per barel, padahal sebelumnya berada di kisaran 65 dolar. Artinya terjadi kenaikan sekitar 15 dolar per barel,” ungkap Abdullah.

Kenaikan ini tentu berdampak pada banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam asumsi APBN 2026, subsidi energi dihitung dengan harga minyak sekitar 70 dolar per barel. Jika harga minyak meningkat di atas angka itu, maka pemerintah harus menambah beban subsidi.

Perang Hibrida dan Pertarungan Narasi

Abdullah juga menyoroti bahwa perang saat ini tidak hanya berlangsung di medan militer, melainkan juga merupakan perang hibrida yang mencakup perang informasi, perang narasi, propaganda media, hingga operasi psikologis.

“Kita melihat berbagai framing di media internasional. Ada narasi yang menyebut Iran bertindak agresif, ada pula narasi yang mencoba menggambarkan bahwa Iran berperang hanya demi kepentingannya sendiri dan tidak berkaitan dengan isu Palestina atau kepentingan umat Islam,” jelasnya.

Framing semacam itu dipandang sebagai bagian dari strategi komunikasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan Iran.

Posisi Indonesia dalam Konflik

Indonesia sebagai negara yang memiliki sejarah panjang melawan penjajahan memiliki fondasi politik luar negeri yang jelas: anti-penjajahan, anti-kolonialisme, dan anti-imperialisme, berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945.

Prinsip tersebut juga tercermin dalam konsistensi dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina, yang sudah berlangsung sejak masa Presiden Soekarno melalui prakarsa Konferensi Asia-Afrika serta peran dalam Gerakan Non-Blok.

Namun dalam pandangan Abdullah, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo terlihat adanya perubahan pendekatan diplomasi Indonesia. Pernyataan Presiden Prabowo dalam forum internasional yang menyinggung pentingnya memastikan keamanan Israel menjadi perhatian karena belum pernah secara eksplisit disampaikan oleh presiden-presiden Indonesia sebelumnya.

“Konflik yang terjadi saat ini antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk kembali menegaskan prinsip politik luar negeri yang telah dirumuskan sejak awal kemerdekaan,” pungkas Abdullah.

Menurutnya, Indonesia perlu mengevaluasi secara kritis keterlibatannya dalam forum-forum internasional untuk memastikan konsistensi dengan nilai-nilai perjuangan kemerdekaan, keadilan, dan penolakan terhadap penjajahan. []

Ulasan lengkap podcast tersebut dapat disaksikan melalui tautan berikut: AS Salah Hitung?! Pakar UB Bongkar Kekuatan Iran

Baca juga : Resensi Buku: Syiah Menurut Syiah