Aksi Damai di Samarinda, KOSPY Serukan Evaluasi Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace

Samarinda, 15 Februari 2026 — Ratusan masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam Komite Solidaritas Palestina dan Yaman (KOSPY) menggelar aksi damai di depan Masjid Islamic Center Samarinda, Minggu sore (15/2). Aksi ini menjadi bentuk kepedulian sekaligus pernyataan sikap atas keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Sejumlah organisasi dan elemen masyarakat turut ambil bagian, di antaranya Pandu Ahlulbait Indonesia Kalimantan Timur, Yayasan Al-Qoim Samarinda, Yayasan Abu Dzar Al-Ghifari Kutai Kartanegara, DPD Ahlulbait Indonesia (ABI) Kukar, serta DPD ABI Samarinda. Massa membawa spanduk dan poster bertuliskan pesan solidaritas untuk Palestina dan Yaman, serta seruan evaluasi terhadap keterlibatan Indonesia dalam BoP.

Pernyataan Sikap Bersama

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rizky Saputra membacakan “Pernyataan Sikap Bersama terhadap Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace”. Disebutkan bahwa Indonesia tercatat bergabung dalam BoP sejak 22 Januari 2026.

Massa aksi menyatakan tetap menghormati keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, namun menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut. Mereka mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam BoP karena dinilai tidak sejalan dengan amanat konstitusi.

Selain itu, mereka menuntut pemerintah kembali mengedepankan jalur diplomasi multilateral melalui badan resmi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta menolak aliansi ad-hoc dengan pihak yang dianggap terlibat dalam genosida di Palestina.

Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak dapat ditukar dengan kepentingan ekonomi maupun politik jangka pendek, serta menolak segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel melalui forum yang disebut sebagai “kedok perdamaian”. Massa juga menyampaikan dukungan moral kepada Republik Islam Iran atas sikapnya dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.

Pernyataan sikap yang tertanggal 13 Februari 2026 itu dibacakan secara terbuka di hadapan peserta aksi dan masyarakat sekitar lokasi.

Seruan Damai dan Konstitusional

Aksi yang berlangsung di bawah pengamanan aparat Polda Kalimantan Timur itu berjalan tertib dan damai. Secara bergantian, para orator menyampaikan pentingnya konsistensi Indonesia terhadap amanat konstitusi, khususnya penolakan terhadap segala bentuk penjajahan dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Koordinator aksi, Sayyid Mahdi Shahab, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk aspirasi konstitusional masyarakat agar pemerintah tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.

“Kami ingin Indonesia tetap menjaga posisi moralnya di mata dunia dan tidak terlibat dalam aliansi yang berpotensi merugikan komitmen konstitusional kita,” ujarnya.

Aksi ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan rakyat Palestina dan Yaman. Kegiatan ini menjadi penegasan bahwa solidaritas terhadap isu kemanusiaan global terus hidup di tengah masyarakat Kalimantan, sekaligus harapan agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan luar negeri yang dinilai strategis dan berdampak luas. [HMP DPD KUKAR]