ABI Audiensi dengan Kemenlu RI, Bahas Geopolitik Di Kawasan dan Peran Strategis Indonesia

Jakarta, Kamis 9 April 2026 — Di tengah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang kembali mengguncang kawasan serta membuat prospek gencatan senjata kian rapuh, Ormas Ahlulbait Indonesia (ABI) menemui Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta pada Kamis (9/4/2026) untuk mendorong Indonesia mengambil posisi yang lebih tegas, aktif, dan strategis dalam merespons perkembangan geopolitik regional.

Audiensi di Kementerian Luar Negeri yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas konflik kawasan, perubahan tatanan global, peluang hubungan Indonesia-Iran, serta peran Indonesia dalam mendorong de-eskalasi di tengah melemahnya kredibilitas Barat dalam berbagai perundingan internasional.

Delegasi ABI dipimpin Ketua Dewan Syura Ustadz Husein Shahab dan dihadiri unsur pimpinan dari Dewan Syura, Dewan Pimpinan Pusat, serta Dewan Pakar.

Dari Dewan Syura Ustadz Husein Syahab hadir bersama Ustadz Abdullah Beik, Ustadz Umar Syahab dan Ustadz Muhsin Labib. Dari DPP hadir Ketua Umum Ustadz Zahir Yahya bersama Wakil Ketua Umum Ustadz Ahmad Hidayat, Sekretaris Jenderal Sayyid Ali Ridho Assegaf, dan Bendahara Umum Sayyid Muhammad Assegaf. Dari Dewan Pakar hadir Prof. Kholid Al-Walid dan Makarimul Akhlaq.

Dalam pertemuan tersebut, ABI tidak hanya menyampaikan posisi organisasi, tetapi juga menyampaikan perubahan peta geopolitik yang kian konfrontatif dan menuntut pembacaan strategis yang lebih tegas dari Indonesia.

Ustadz Hussein Syahab membuka audiensi dengan memperkenalkan ABI sekaligus menegaskan komitmen organisasi terhadap isu kebangsaan dan keumatan, terutama dalam menjaga persatuan umat Islam di tengah meningkatnya fragmentasi politik dunia Islam.

Sementara itu, Ketua Umum ABI Ustadz Zahir Yahya menyoroti agresi Amerika Serikat dan Israel yang dinilai menjadi sumber instabilitas kawasan. Menyangkut perkembangan di kawasan, khususnya agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, Ustadz Zahir menilai tindakan tersebut sebagai agresi telanjang dan terbuka terhadap negara berdaulat yang bertentangan dengan seluruh parameter moral, nilai-nilai agama, dan hukum internasional.

Indonesia dinilai tidak cukup hanya berperan sebagai penyeru perdamaian, tetapi perlu menata ulang orientasi hubungan luar negeri secara lebih realistis, mandiri, dan berani, tegasnya.

Selain itu, Ustadz Zahir juga mendorong penguatan hubungan Indonesia dengan Iran, khususnya pada sektor ketahanan pangan dan ketahanan energi yang dinilai semakin strategis di tengah tekanan krisis global.

Menurutnya, peluang kerja sama tersebut pernah dibuka melalui tawaran Presiden Iran saat itu, Syahid Ebrahim Raisi, pada 2023. Tawaran tersebut dinilai relevan untuk ditinjau kembali seiring meningkatnya kebutuhan banyak negara terhadap kemandirian strategis di luar pengaruh Barat.

Ustadz Zahir menilai dunia saat ini sedang bergerak meninggalkan sistem unipolar yang selama ini ditopang dominasi Amerika Serikat. Dalam pergeseran menuju tatanan multipolar itu, Iran dipandang sebagai salah satu aktor yang akan berperan dalam membentuk arah konfigurasi global.

Pandangan lain disampaikan Ustadz Ahmad Hidayat. Dalam konteks perundingan dan gencatan senjata yang berlangsung, Indonesia dinilai perlu mengambil peran yang lebih substansial, tidak berhenti pada simbolisme diplomatik.

Jaminan politik terhadap keberlangsungan perundingan dinilai penting, mengingat rekam jejak Amerika Serikat yang kerap mengubah posisi, melanggar komitmen, atau membiarkan sekutunya menggagalkan proses diplomatik.

Dalam konteks itu, Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki kanal komunikasi yang diperhitungkan secara internasional, termasuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sehingga Indonesia memiliki ruang diplomatik yang signifikan apabila dimanfaatkan secara optimal.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta memaparkan pembacaan pemerintah terhadap konflik kawasan. Konflik yang berulang di Timur Tengah disebut berkaitan dengan upaya mempertahankan dominasi Amerika Serikat dalam arsitektur kekuasaan global.

Pemerintah Indonesia, menurut Anis, terus mendorong langkah de-eskalasi dan menjalin komunikasi dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa dalam menjaga stabilitas kawasan.

Pertemuan ini juga mencerminkan meningkatnya dorongan dari masyarakat sipil agar kebijakan luar negeri Indonesia tidak berhenti pada pendekatan normatif, tetapi bergerak menuju posisi yang lebih jelas dalam membaca dinamika konflik dan kepentingan nasional.

Audiensi ditutup dengan pandangan Ustadz Muhsin Labib yang mendorong Indonesia membuka ruang kerja sama antarnegara Muslim yang lebih luas, termasuk yang merepresentasikan mayoritas Sunni dan Syiah.

Ustadz Labib juga menekankan pentingnya membuka ruang partisipasi yang lebih besar bagi komunitas Syiah di Indonesia untuk berkontribusi secara intelektual dan kebangsaan dalam merespons dinamika geopolitik global.

Di tengah perubahan cepat dalam konfigurasi kekuatan dunia, pertemuan ini menegaskan dorongan agar Indonesia tidak hanya menjadi pengamat, tetapi tampil sebagai aktor yang memiliki posisi dan arah yang jelas.[]