BRIN Kunjungi DPP ABI, Bahas Riset Keberagaman dan Rencana Kolaborasi Penelitian

JAKARTA, 5 Februari 2026 – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Agama dan Kepercayaan (PR-AK) melakukan kunjungan ke Kantor DPP Ahlulbait Indonesia (ABI) di Jakarta, Rabu (4/2/2026). Pertemuan ini membahas penguatan riset keberagaman, peluang kolaborasi kelembagaan, serta rencana kerja sama penelitian ke depan.

Kunjungan dipimpin Joko Tri Haryanto bersama tim peneliti PR-AK, yakni Setyo Boedi Oetomo, Zakiyah, Umi Masfiah, dan Sitti Arafah. Rombongan diterima Wakil Ketua Umum ABI Ustadz Ahmad Hidayat dan Sekretaris Jenderal Sayyid Ali Ridho Assegaf. Turut hadir jajaran pengurus pusat ABI dari sejumlah departemen.

Agenda ini merupakan kunjungan balasan BRIN setelah audiensi ABI ke kantor BRIN di Jakarta pada 19 Februari 2025. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog terbuka seputar peran organisasi masyarakat dalam merawat keberagaman dan memperkuat persatuan bangsa.

Joko Tri Haryanto memaparkan sejumlah temuan riset PR-AK terkait praktik keberagaman di berbagai daerah. Salah satu contoh yang disorot adalah Jepara. Berdasarkan riset yang dipresentasikan, praktik interaksi lintas mazhab di wilayah tersebut berjalan konstruktif dan dapat menjadi model penguatan harmoni sosial.

Ia menyinggung kegiatan keagamaan yang melibatkan komunitas Sunni dan Syiah dalam satu ruang bersama. Model interaksi tersebut dinilai mencerminkan praktik toleransi berbasis kerja sosial dan dialog terbuka.

Sebagai rujukan, pada 20 September 2025 di Jepara digelar Seminar Nasional “Pekan Persatuan Umat Islam” bertema “Nabi Muhammad SAW Mempersatukan Kita”. Kegiatan ini digagas panitia gabungan lintas organisasi, antara lain ABI Jepara, Pusat Studi Aswaja Jepara, UNISNU Jepara, Jaringan Gusdurian Jepara, PMII Jepara, FKUB Jepara, dan Pondok Pesantren Darut Taqrib.

Tiga narasumber lintas mazhab hadir dalam forum tersebut, yakni Rektor UNISNU Jepara Prof. Abdul Djamil, Ketua Umum ABI Ustadz Zahir Yahya, dan Sekjen Asosiasi FKUB se-Indonesia KH Taslim Sahlan. Forum tersebut menyoroti pentingnya peran ormas Islam dalam menjaga keharmonisan sosial.

Joko Tri Haryanto berharap praktik serupa dapat direplikasi di berbagai daerah. Ia juga memaparkan arah riset PR-AK ke depan, termasuk pengembangan konsep inklusivisme politik. Konsep ini menekankan keterbukaan, kesetaraan partisipasi, serta perlindungan bagi kelompok marjinal, penyandang disabilitas, dan komunitas minoritas dalam kehidupan sosial-politik. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kebijakan yang representatif dan menjembatani perbedaan sosial.

Wakil Ketua Umum ABI Ustadz Ahmad Hidayat menyampaikan apresiasi atas kunjungan balasan BRIN. Pertemuan ini dinilai sebagai bentuk penghormatan sekaligus penguatan komunikasi antara lembaga riset negara dan organisasi masyarakat sipil.

Ustadz Ahmad memaparkan filosofi berdirinya ABI. Organisasi ini dibangun dengan orientasi pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang, memperkuat kebersamaan komunitas, serta membangun hubungan harmonis dengan berbagai elemen bangsa. Ia menilai ruang dialog seperti ini penting untuk memperluas kerja sama program sosial, pendidikan, dan penelitian.

Dalam forum tersebut, Ustadz Ahmad juga menyinggung pentingnya penguatan komunikasi antara ABI dan pemerintah. Menurutnya, sejumlah kontribusi sosial ABI belum sepenuhnya mendapat ruang representasi yang memadai dalam forum kebangsaan. Ia mencontohkan pertemuan organisasi kemasyarakatan Islam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 3 Februari 2026 yang belum melibatkan ABI. Meski demikian, ABI tetap membuka komunikasi dengan berbagai lembaga negara dan komunitas masyarakat.

Sekretaris Jenderal ABI Sayyid Ali Ridho Assegaf menyampaikan pandangan kritis terkait penggunaan istilah “kelompok rentan” dalam wacana kebijakan publik. Ia menilai istilah tersebut perlu digunakan secara hati-hati agar tidak menimbulkan jarak sosial baru di tengah masyarakat. Pendekatan berbasis kesetaraan dinilai lebih konstruktif dalam membangun hubungan antarkelompok.

Sekjen ABI juga mendorong tindak lanjut konkret dari pertemuan ini melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama penelitian dan riset. ABI memiliki sumber daya manusia di berbagai bidang riset yang dinilai siap berkolaborasi dengan BRIN. Kolaborasi diharapkan dapat mencakup penelitian sosial-keagamaan, penguatan literasi keberagaman, serta pengembangan program-program berbasis data.

Pertemuan BRIN dan DPP ABI ini menandai langkah lanjutan penguatan sinergi antara lembaga riset negara dan organisasi masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan, memperkuat toleransi, serta merumuskan kebijakan berbasis riset untuk mendukung persatuan bangsa. [HMP/ABI]