Untuk Apa Membungkam Suara Rakyat?

‘Vox Populi Vox Dei’, suara rakyat adalah suara Tuhan. Itulah salah satu ungkapan yang populer di Abad Pencerahan ketika rakyat Eropa bergerak menggugat rezim penguasa yang otoriter dan tak mau mendengar suara rakyat. 

Di masa demokrasi sekarang ini, ironisnya upaya-upaya pembungkaman aspirasi rakyat kerap terulang kembali. Hal ini diungkapkan Hasyim, Ketua Federasi Mahasiswa Kerakyatan yang menjadi salah satu korban kriminalisasi aparat saat melakukan demo damai bersama buruh di depan Istana Merdeka bulan Maret lalu, dalam Diskusi Publik ‘Demo Bukan Kriminal’  di Universitas Nasional Jakarta (UNJ) Rawamangun, Jakarta Timur Rabu (27/4).

“Saat kita suarakan aspirasi buruh, saya ditangkap dan disiksa aparat. Dan hanya dalam waktu 30 menit saya dijadikan tersangka,” ujar Hasyim yang kini masih menjalani proses peradilan bersama dua orang advokat dari LBH Jakarta.

Maruli Rajagukguk dari LBH Jakarta menyebutkan, saat ini kriminalisasi serupa bisa menimpa siapa saja.

“Abraham Samad dikriminilasasi, aktivis dikriminilasasi, buruh dan mahasiswa juga kena kriminalisasi,” ujar Maruli.

“Padahal kriminalisasi itu merupakan penyalahgunaan kewenangan,” tambahnya.

Membungkam Suara Rakyat

Dian Septi dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menyatakan bahwa kriminalisasi terhadap buruh, mahasiswa, dan juga pengacara yang menyuarakan aspirasi buruh ini adalah taktik untuk membungkam suara buruh.

“Kriminalisasi ini adalah taktik untuk menakut-nakuti buruh beraspirasi. Untuk membungkam dan memberangus suara buruh,” ujar Dian.

“Buruh dibungkam agar kebijakan politik korporasi untuk melancarkan pasar bebas menjadi lebih mudah,” tambah Dian.

Dian menyayangkan bagaimana pemerintah dan korporasi berhasil menumbuhkan opini negatif di tengah masyarakat terhadap perjuangan buruh dan rakyat miskin menuntut hak-haknya ini.

“Celakanya, melalui media pemerintah dan korporasi berhasil menumbuhkan opini terutama pada kelas menengah untuk anti pada rakyat miskin, nyinyir pada aksi buruh, nyinyir pada korban penggusuran, pada korban 65, dan seterusnya,” keluh Dian.

“Termasuk membiarkan kekerasan paramiliter yang membubarkan kelompok masyarakat yang berkumpul, berpendapat dan berdikusi,” tambahnya.

Jika pembungkaman suara rakyat ini terus dilakukan, Indonesia bisa kembali mundur seperti di zaman Orde Baru. Padahal seharusnya suara rakyat perlu didengarkan dan diberi ruang untuk beraspirasi sesuai semangat demokrasi kita. (Muhammad/Yudhi)