Tuntut Keadilan, Warga Dadap Sambangi Bupati Tangerang di Kantor Ombusman

Tak terima penggusuran yang dialaminya, warga Dadap Tangerang mengadu ke Ombudsman RI Jumat (20/4). Duduk bersimpuh di depan pintu utama Ombudsman, rombongan warga yang mayoritas ibu-ibu itu melantunkan shalawat Badar, menanti harap wakil-wakilnya yang berdialog dengan Bupati Tangerang.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menjawab pertanyaan Ketua Ombudsman menyatakan bahwa penggusuran tersebut adalah upaya Pemkab Tangerang untuk menertibkan wilayah Dadap. 

“Kami tak asal menggusur, ada solusi permanen tempat tinggal yang tidak terlalu jauh dari pantai. Di satu kelurahan,” ujar Iskandar.

Iskandar mengaku dana penggusuran ini bukan dari APBD tapi dari CSR perusahaan-perusahaan.

“Ini hanya sementara, satu setengah tahun lagi nanti mau dikembalikan ke tempat yang dekat dengan pantai,” ujar Iskandar.

Menanggapi pledoi Bupati Tangerang ini, perwakilan warga Dadap, Saiful Kurnia mendukung jika pemerintah benar mau memberantas prostitusi. Tapi Saiful menyesalkan kenapa itu malah melebar ke perumahan warga.

“Kami dukung waktu pemerintah mau berantas prostitusi di Dadap. Tapi kenapa pembongkaran melebar ke rumah warga?” kritik Saiful. 

Saiful yang merupakan salah satu pengurus nelayan di kampung Dadap Baru juga menyesalkan kenapa media memberitakan bahwa di Dadap itu nelayan dikatakan sedikit, padahal mereka mayoritas.

Sementara pengacara warga dari LBH Jakarta Tigor Hutapea juga menegaskan bahwa dalam penggusuran ini tak ada dialog dan partisipasi warga. Kalau pun direlokasi, warga tak mendapat jaminan kepastian hukum, tak ada hitam di atas putihnya. Tigor juga menyesalkan kenapa terjadi kekerasan kepada warga.

“Jangan ada kekerasan di masyarakat. Itu tak menghargai hak warga dan HAM,” ujar Tigor.

Dia berharap pembangunan mestinya dengan sosialisasi dan dialog kekeluargaan, bukan dengan cara-cara represif dan melanggar HAM seperti ini. (Muhammad/Yudhi)