Sukarno, Muhammad, dan Rekonstruksi Makna Kemerdekaan

oleh Irfan L. Sarhindi intelektual muslim.

Melalui peristiwa dan perjuangan yang susul-menyusul, baik yang simultan maupun yang sistematis, pada 1945 bangsa kita telah diantar ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Pada saat itu, kita berada di perbatasan kolonialisme dan keberdikarian. Tak tanggung-tanggung, kesadaran bahwa kebebasan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa tidak hanya membawa kita pada upaya membebaskan diri kita sendiri saja, tapi juga pada upaya menolong bangsa lain yang senasib sepenanggungan.

Kita menginisiasi Konferensi Asia-Afrika, menjadi leading figure dalam proses pembentukan ASEAN, dan meyakini diri sebagai macan Asia. Kita bangkit dan menggugat apa yang sebelumnya dirampas. Tapi, menjadi merdeka tidak selesai dengan selesainya proklamasi dan dirayakannya momentum tersebut saban tahun. Merdeka rupa-rupanya lebih merupakan kata kerja yang harus dimanifestasikan terus-menerus, dari waktu ke waktu, dan bukan sebagai kata sifat yang melekat begitu saja.

Perjuangan tidak berhenti dengan terusirnya penjajah. Makna merdeka harus senantiasa dikontestasi dan direkonstruksi demi keadilan sosial dan maslahah al-ummah (kemaslahatan hajat hidup orang banyak). Dan, dalam menawarkan rekonstruksi makna merdeka, saya ingin menyajikan analogi perjuangan kemerdekaan ala Nabi Muhammad. Ini tak hanya upaya counter atas diskursus Islam garis konservatif dan radikal. Lebih dari itu, juga merupakan upaya kontekstualisasi Sejarah Islam yang kerap dihegemoni oleh kisah-kisah perang yang parsial dan kering.

Merdeka sebagai Pembebasan 

Berbeda dengan Indonesia, Mekah merupakan satu dari sedikit tempat yang tidak pernah dijajah bangsa asing. Jazirah tandus tempat rumah ibadah tertua agama Ibrahim ini dibentengi gemurun pasir yang membikin dua imperium besar sekelas Persia dan Roma ogah untuk berpayah-payah mengirimkan pasukannya ke sana. Tapi, Mekah bukannya tidak pernah mengalami serangkaian alih-rebut kekuasaan dan peperangan. Ia ‘berpindah tangan’ dari Jurhum ke Khuzaah ke Quraisy, dan menjadi saksi mata sejumlah pertumpahan darah antarsuku. 

Pada masa Quraisy, keturunan klan Hasyim bernama Muhammad mendeklarasikan agama yang menentang paganisme, yakni Islam. Muhammad, didukung oleh minoritas yang sebagiannya merupakan budak, kemudian diopresi, dimarjinalisasi, dan dijajah secara psikologis. Muhammad yang tadinya digadang-gadang akan jadi Raja Mekah, berubah menjadi musuh nomor satu sehingga kepalanya berhadiah berkarung dirham. 

Perjuangan hijrah kemudian bukan melulu persoalan menyelamatkan akidah, tapi juga perjuangan memerdekakan diri, melawan hegemoni, tirani, dan opresi. Hijrah, pada akhirnya, adalah salah satu titik ikhtiar pembebasan. Merdeka, pada titik ini, adalah freedom. Kebebasan beragama, kebebasan bersosial-politik, kebebasan beraliansi, kebebasan melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan —kebebasan-kebebasan yang diwujudkan Muhammad melalui Piagam Madinah; kebebasan yang tidak pernah terwujud selama 13 tahun dakwah Islam di Mekah. 

Bangsa Indonesia menuju 1945 juga melihat kemerdekaan, selain hak segala bangsa, juga proses membebaskan diri dari tirani dan penjajahan, dari kolonialisme yang tak berprikemanusiaan. Selama beratus-ratus tahun kita berjuang, baik yang simultan dan kedaerahan maupun yang terstruktur dan masif, sehingga kemudian kita tiba pada ide satu nation yang menjangkau Sabang sampai Merauke, dan bahwa nation ini mesti berdikari dan menjadi tuan atas dirinya sendiri. 

Ide bahwa merdeka adalah pembebasan dapat dilihat dari, misalnya, bagaimana Bung Karno melihat pemenjaraan dirinya sebagai pemenjaraan atas hak hidup keseluruhan bangsa Indonesia, sehingga gugatannya ia namai sebagai Indonesia Menggugat. Bahkan, keyakinan bahwa kemerdekaan berarti pembebasan diri atas kolonialisme ditindaklanjuti dengan semangat anti-Belanda melalui program nasionalisasi. Kita memformulasi filosofi dan ideologi bangsa ke dalam apa yang hari ini kita sebut Pancasila, dan meyakini bahwa visi Republik ini adalah keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. 

Proklamasi, dengan kata lain, hanya mengantar pada gerbang pembebasan itu, pada pintu masuk freedom yang hakiki dan sejalan dengan hak kemanusiaan kita. Setelah itu adalah pekerjaan rumah yang besar. Membebaskan diri dari tirani eksternal bangsa asing tidak serta merta menghilangkan pembudakan dan penjajahan simbolis. 

Momen penggulingan Soeharto pada 1998 sepertinya cocok diketengahkan sebagai bentuk pembebasan atas penjajahan simbolis dan sistematis tersebut. Selama tiga puluh dua tahun, kebebasan berpendapat diberangus, pendidikan dipolitisasi, dan masyarakat muslim didomestikasi agar tidak berontak. Kita dilarang membicarakan SARA karena tabu sehingga kesadaran bahwa kita ini berbeda secara alamiah dan socially constructed, tidak terjembatani dengan kesalingpengertian dalam hal apa perbedaan-perbedaan tersebut dapat didialogkan dan dielaborasi menuju apa yang disebut John Dewey sebagai pluralistic democracy. 

Berapa banyak nyawa yang hilang selama kurun waktu itu demi ‘stabilitas nasional’ ala Orba! Dan, letupan-letupan perjuangan pada akhirnya membawa kita pada momen penaklukan Gedung Senayan, dan bersamaan dengan itu lahir euforia Reformasi di mana kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, menjadi beberapa nilai yang dijunjung tinggi. Tapi, sekali lagi, selepas gerbang kemerdekaan itu adalah PR yang tidak kecil. Selepas pembebasan itu adalah rekonstruksi merdeka yang lain. 

Media Sosial, Radikalisme, dan Perang Badar

Kejatuhan rezim Soeharto, dengan segala persoalan yang belum selesai, dengan segala jejak indoktrinasinya yang masih kuat, rupa-rupanya tidak melepas begitu saja momen kemerdekaan itu. Alih-alih, ia menjadi tantangan serius. Alhasil, jatuhnya rezim Orba disusul oleh instabilitas sosio-politik nasional. Ditambah ‘mengaum’-nya organisasi Islam radikal yang sebagiannya adalah pecahan-pecahan kecil DI/TII. 

Belum cukup itu, dunia dikejutkan oleh Serangan WTC 9/11. Sebagaimana ditekankan Friedman dan Tamim al-Ansary, dunia tidak pernah lagi sama setelah itu. Ada tensi tinggi, yang intensitasnya juga menyerang Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ada bipolarisasi dan politisasi diskursus moderat dan radikal Islam, yang dalam banyak hal, selain memicu islamophobia vs sentimen anti-Barat/anti-Amerika/anti-Yahudi, juga pertanyaan mendasar tentang apa sebetulnya Islam itu, bagaimana semestinya jihad itu. 

Tapi, belum sempat kita betul-betul tarik napas dan memahami peristiwa yang silih berganti ini, kita masih harus berhadapan dengan persoalan lain: perkembangan internet dan sosial media. Dengan penjualan smartphone melebihi jumlah populasi, Indonesia termasuk negara dengan pengguna sosial media tertinggi di dunia. Sebagai bangsa yang religius —atau yang memandang bahwa agama itu penting— sosial media kemudian menjadi tempat untuk belajar dan menyebarkan agama. 

Sayangnya, kesadaran akan pentingnya agama, dan aktivitas yang tinggi dalam bersosial media, tidak ditopang dengan pemahaman dasar Islam yang mumpuni. Belum lagi asumsi bahwa bangsa Indonesia ini kurang kritis, yang kekurangkritisannya dipengaruhi juga oleh sangat rendahnya minat baca (peringkat 60 dari 61 negara menurut Central Connecticut State University), apalagi media literacy. 

Alhasil, agama jadi komoditas jualan paling laris di sosial media, baik untuk tujuan murni ekonomi, pencitraan, maupun politik. Kita menjadi begitu mudah dimanipulasi dan dipolitisasi atas nama agama. Tensi dan bipolarisasi sebagai ekses dari politisasi agama dapat diindikasi sejak Pilpres 2014 lalu Pilgub Jakarta tahun ini. Hal serupa kemungkinan akan terjadi juga di helatanPilpres 2019. 

Untuk mengantisipasi disintegrasi bangsa dan intoleransi, tentu diperlukan upaya-upaya yang masif dan terstruktur. Dalam upaya tersebut kita bisa merekonstruksi makna merdeka melalui hikayat Perang Badar.

Perang Badar, sebagaimana kita tahu, adalah salah satu perang suci yang selalu dijadikan rujukan oleh umat Islam. Bahkan yang tidak tahu dan tidak suka sejarah, setidak-tidaknya pernah mendengar perang ini. Ini adalah perang pertama umat Islam melawan bangsa Quraisy. Dengan pasukan yang hanya sedikit, mereka mampu mengalahkan pasukan lawan yang dalam jumlah besar. Peperangan ini secara moral mengangkat keyakinan diri umat Islam, dan di sisi lain meruntuhkan harga diri kaum Quraisy. Dengan kata lain, perang ini adalah legitimasi lain dari kemerdekaan —pembebasan— kaum muslim atas (penjajahan/hegemoni) Quraisy. 

Tapi, selepas perang ini, Nabi bilang bahwa Badar hanya jihad kecil. Sedangkan, jihad yang besar adalah melawan hawa nafsu, menaklukkan diri sendiri, melawan penjajahan nafsu atas potensi kemalaikatan diri kita. Jihad yang jauh lebih sulit karena musuhnya tak kentara —musuhnya adalah diri kita sendiri. 

Hal ini sejalan dengan kata-kata Bung Karno yang bilang bahwa perjuangan bangsa Indonesia setelah beliau akan berkali lipat lebih sulit karena kita harus melawan bangsa kita sendiri. Dan kalimat ini tidak mesti hanya dimaknai sebagai perlawanan “kita si protagonis” melawan kalangan “oportunis elit yang memegang power”, melainkan juga perjuangan tanpa henti melawan kebinatangan diri kita sendiri. “Kita protagonis” vs “kita antagonis”. 

Apalagi, era teknologi informasi ini memberi ruang kebebasan yang nyaris sebebas-bebasnya. Kita, misalnya, mulai ‘terbiasa’ melihat sosial media menjadi ajang hate speech, bullying, dan pembunuhan karakter. Kita juga terbiasa melihat orang-orang reaktif dan bergegas menyebar berita yang belum jelas kebenarannya. Sebagian malah, atas nama hasrat duniawi, menyebarkan kebohongan apapun dengan dalih agama. 

Belum lagi kebencian yang diwariskan kepada anak-anak sehingga pawai obor saja mesti disemaraki nyanyian ‘Bunuh Ahok’. Dan, belum cukup di ranah sosial media, baru-baru ini kita dikejutkan dengan kabar pengeroyokan dan pembakaran seseorang yang diduga mencuri amplifier. Begitu besarnya energi kita sehingga kadang ia tersalurkan tidak pada mestinya, termanifestasikan pada sesuatu yang justru merusak kedirian kita sendiri. 

Di sinilah letak pentingnya merekonstruksi makna merdeka sebagai jihad akbar ala Nabi, yaitu pengendalian diri. Tanpa pengendalian diri sebagai hakikat memerdekakan kedirian kita, friksi sosial dan intoleransi akan mudah terjadi. Orang akan dengan mudah saling menyakiti. Jika sudah begitu, energi besar yang sejatinya dapat membawa Indonesia menjadi merdeka dan raya, malah justru jadi penghambat laju gerak bangsa. 

Kita, di momen perayaan ulang tahun Hari Merdeka ini, perlu mengalihkan energi kita. Dari energi untuk mengutuk dan mengadu-domba, menjadi energi untuk berbuat baik dan berkarya positif. Sebab, kini, Indonesia sepenuhnya di tangan kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!. (detik.com/asf/abi)