Stabilitas Nasional dan Perpanjangan Jabatan Kapolri

Merebaknya kabar perpanjangan masa jabatan Kapolri direaksi banyak kalangan. Ada yang pro dan ada yang kontra karena terkait dengan kepentingan banyak pihak dan stabilitas keamanan nasional.

Mendiskusikan hal ini Indonesia Develepment Monitoring menggelar diskusi publik “Wacana Kritis Perpanjangan masa Jabatan Kapolri Dan Stabilitas Nasional” di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Selasa (17/5).

M. Hatta Taliwang, dari Insitute Soekarno-Hatta mengingatkan agar jadi tidaknya perpanjangan jabatan Kapolri sekarang ini disikapi hati-hati.

“Setiap pergantian Kapolri itu selalu naik tensi politik karena ada kepentingan politik dari parpol dan DPR, penguasa, pemilik modal,” ujar Taliwang.

Menurut Taliwang, meski Jenderal Polisi Drs. Badrodin Haiti sebagai Kapolri sebentar lagi mendekati masa pensiun, keputusan tetap ada di tangan Presiden.

“Kalau memang ada kelebihan dan prestasinya, dan dibutuhkan Presiden, itu bisa. Misalnya bagaimana penanganannya soal pemberantasan narkoba, penanganan terorisme, dalam Kamtibmas. Ini tugas pokok sebenernya,” terang Taliwang.

Meski demikian Taliwang juga mengingatkan bahwa ada risiko regenerasi yang mampet yang juga harus diperhitungkan oleh Presiden.

Sementara Kisman Latumakulita dari Partai Nasdem menekankan agar penetapan Kapolri ini sesuai hukum.

“Harus sesuai hukum, polisi kan tugasnya menegakkan hukum, jadi tak boleh diangkat dengan melanggar hukum agar tidak menimbulkan perdebatan yang tak perlu,” pesan Kisman.

Menurut Kisman hal ini sangat penting karena sangat terkait dengan stabilitas keamanan nasional. (Muhammad/Yudhi )