SETARA: Jokowi Tak Tegas, 2016 Kekeraan Agama Meningkat

Setara Institute dalam siaran pers mengenai pembaharuan data pelanggaran kekerasan beragama di Menteng, Jakarta, Senin (18/1), menyusul tragedi terorisme di Sarinah beberapa hari lalu mengingatkan bahwa intoleransi adalah titik awal dan bibit dari aksi-aksi terorisme. 

“Intoleransi adalah titik mula terorisme. Dan terorisme adalah titik puncak dari intoleransi,” ujar Halili, peneliti dari Setara Institute mengingatkan.

“Celakanya, 9 tahun ini menggambarkan intoleransi memang nyata di masyarakat kita. Tapi tak pernah sungguh-sungguh ditangani oleh Negara,” keluh Halili. 

Dalam siaran persnya, Setara menyebutkan tahun 2015 Jawa Barat tetap tertinggi angka pelanggaran kekerasan beragamanya. Sedangkan aktor kekerasan terbanyak justru adalah Pemerintah Daerah, baik Pemkot maupun Pemkab; yaitu sebanyak 31 kasus, disusul Polisi 18 kasus, dan Satpol PP 13 kasus.

“Ini merupakan ironi luar biasa. Aparat negara yang mestinya jadi aktor utama pelindung masyarakat dari kekerasan beragama dan berkeyakinan bagi semua warganegara, ternyata malah jadi aktor utama pelaku pelanggaran,” ujar Halili. 

“Ini menunjukkan bahwa Nawacita Jokowi ke tingkat lokal itu masih sayup-sayup. Banyak kebijakan restriktif seperti larangan peringatan Asyura yang justru dilakukan oleh pemerintah,” tambah Halili. 

Bonar Tigor Naipospos, Wakil Ketua Setara Institute menengarai buruknya kinerja pemerintah dalam menangani hal ini.

“Regulasi Kemenag rancangannya buruk. Jika kita lihat, program-programnya masih mengulang-ulang program yang lalu,” ujar Bonar. 

“Mestinya Kemenag dan Kemendikbud merumuskan bersama. Ini persoalan ideologi, hampir tak mungkin meluruskan pikiran orang hanya dengan counter opini saja.” 

Bonar melihat, ketegasan pemerintahan Jokowi masih sangat kurang. Ia menuntut agar ke depan Negara lebih tegas melindungi kemajemukan dan keberagaman bangsa ini dari ancaman intoleransi dan terorisme.

“Kita lihat, 6 bulan pertama pemerintahan Jokowi kasus pelanggaran kekerasan beragama dan berkeyakinan kecil. Tapi 6 bulan kemudian bertambah. Kenapa? Karena tak ada perhatian dari pemerintah,” ujar Bonar. 

“Kalau tak ada perubahan dari Jokowi, tak ada ketegasan, kemungkinan besar bakal ada lebih banyak lagi pelanggaran KBB di tahun 2016. Jadi ini adalah warning bagi pemerintahan Jokowi,” tegas Bonar. (Muhammad/Yudhi)