Berita

Sembilan Rekomendasi Dialog Keagamaan dan Kebangsaan di Surabaya

Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan “Mewujudkan Islam Indonesia yang Wasatiyah” kerjasama Lakpesdam PBNU, Kemenag RI dan MUI Pusat di Surabaya menghasilkan sembilan rekomendasi.

Hasil rekomendasi tersebut dibacakan Sekretaris Bimas Islam Tarmizi Tohor di hadapan Menag Lukman Hakim Saifuddin dan peserta dialog yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Berikut sembilan rekomendasi yang lahir dari Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan yang digelar 15 – 17 Juli 2018:

Pemerintah harus mengintensifkan dialog lintas pemahaman keagamaan secara berkala, disponsori (didanai) oleh pemerintah, dilaksanakan oleh masyarakat (ormas keagamaan) baik di tingkat pusat maupun daerah.
Mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mengarusutamakan paham keagamaan yang bervisi kebangsaan melalui pengembangaan kurikulum, kajian keagamaan, pemberdayaan ekonomi dan lainnya.
Perlunya melokalisir masalah-masalah di setiap daerah dengan mempertimbangkan unsur kearifan dan tokoh lokal yang ada di wilayah masing-masing.
Mendorong Pemerintah untuk menyusun regulasi tentang standarisasi penyiar agama dalam satuan pendidikan di semua jenjang.
Negara harus berkomitmen menyelesaikan problem sosial, ekonomi, politik, budaya yang dihadapi oleh korban konflik keagamaan.
Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah dengan lembaga sosial keagamaan untuk pencegahan konflik di daerah.
Peningkatan kapasitas penyuluh agama, penghulu, dai/khatib, imam dan takmir masjid dalam pencegahan, advokasi, dan rehabilitasi di wilayah konflik.
Perlunya penguatan regulasi dan peran strategis Kementerian Agama dalam penanganan konflik sosial keagamaan.
Mendorong pemerintah untuk menyusun model dan modul pembinaan dan penanganan konflik sosial keagamaan Islam.

Dialog diselenggarakan di Surabaya karena Jawa Timur dinilai masih menyisakan kasus terkait keagamaan yang masih belum terselesaikan dan menjadi tugas terhutang negara, seperti kasus pengusiran warga Syiah Sampang. Dialog kebangsaan tersebut dihadiri berbagai perwakilan dari pemerintah dan ormas-ormas Islam termasuk Ahlulbait Indonesia (ABI) yang turut berkontribusi dalam perumusan sembilan rekomendasi itu.