Rekomendasi KontraS Kepada Menkopolhukam

Selasa (11/08), ketika ramai isu perombakan (reshuffle) kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi, 7 rekomendasi KontraS difokuskan kepada Menkopolhukam. Reshuffle kabinet menunjukkan masih terdapat hambatan dan kekurangan dalam implementasi kebijakan dan program pemerintah. Salah satu menteri yang diganti adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno yang digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Haris Azhar, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam siaran persnya (14/8) menyampaikan 7 poin rekomendasi KontraS untuk Menkopolhukam, sebagai berikut:
1. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
2. Penanganan Papua, karena kekerasan pelanggaran HAM di Papua masih terus berlangsung.
3. Implementasi Perdamaian di Aceh.
4. Reformasi Sektor Keamanan.
5. Reformasi Kepolisian.
6. Jaminan Atas Hak Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah.
7. Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP).

Selain menyampaikan tujuh rekomendasi KontraS itu, pemerintah juga didesak agar lebih serius menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu (konflik di Aceh) pada peringatan 10 tahun perdamaian di Aceh ini.

Feri Kusuma selaku Kepala Divisi Pemantauan Impunitas mengatakan, “Ada puluhan ribu rakyat yang menjadi korban pembunuhan dan banyak yang hilang belum diketahui keberadaannya.” (Malik/Yudhi)