Reformasi Perizinan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur adalah fondasi ekonomi yang tak bisa ditawar. Ia menguatkan dan mengefektifkan semua lini ekonomi, produksi, distribusi, daya saing, dan lebih jauh menopang kemajuan suatu bangsa. 

Sayangnya di Indonesia infrastruktur kita masih rendah. Hal ini disampaikan oleh Sofjan Wanandi dalam diskusi dan launching buku Megastruktur Indonesia, ‘Reformasi Perizinan Untuk Mempercepat Pembangunan Infrastruktur’ di gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Kamis (3/9).

“Sejak zaman Soeharto, pembangunan infrastruktur kita kurang,” ujar Sofjan. “Kita harus mempercepatnya.”

Menurut Sofjan, masalah yang dihadapi adalah perizinan, ruwetnya birokrasi dan kurangnya konsolidasi antar lembaga pemerintah.

“Masalahnya perizinannya berbelit-belit. Tidak adanya kepercayaan pada pemerintah, dan bahkan antar lembaga pemerintah pun kurang koordinasinya.” 

Sementara pengamat ekonomi A. Prasetyantoko menyebutkan, tantangan pemerintahan Presiden Joko Widodo, adalah menyeimbangkan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. 

“Jokowi menghadapi dua target yang kontradiktif, antara need of stability sebagai target jangka pendek, dan need of growth sebagai target jangka panjang,” ujar Prasentyantoko.

Dua kontradiksi ini, menurut Prasentyantoko, memiliki benang merah yang sama, infrastruktur. 

“Di infrastruktur ini ada kesamaan kepentingan, karena ia mengakomodasi kepentingan jangka pendek; kestabilan, dan jangka panjang; pertumbuhan ekonomi.”

Pentingnya pembangunan infrastruktur amat vital, di sinilah pentingnya koordinasi dan konsolidasi bersama. 

“Tantangannya adalah menyinkronisasikan kebijakan biar daya ungkitnya lebih kuat, lebih riil. Demi mempercepat pembangunan infrastruktur,” pungka Prasentyantoko. (Muhammad/Yudhi)