Rakyat Protes Keras, AS Gagal Normalisasi Sudan-Zionis

Menteri Luar Negeri Sudan Omar Qamar al-Din mengatakan, Amerika Serikat (AS) menekan Sudan untuk menormalisasi hubungan dengan rezim kolonial zionis. Pompeo, ujarnya, datang ke Sudan untuk membicarakan penghapusan nama Sudan dari daftar negara pendukung terorisme, sebagai kompensasi normalisasi hubungan dengan zionis. “Berdamai atau tidak berdamai dengan zionis, Sudan bukan negara pendukung terorisme,” imbuhnya.

Menlu Amerika, Mike Pompeo, sejak tanggal 23 hingga 28 Agustus 2020 melakukan kunjungan ke kawasan.  Termasuk ke Palestina yang dijajah zionis, Sudan, Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), dan Oman. Tujuan lawatan Pompeo ini menekan monarki-monarki Arab plus Sudan agar mengikuti langkah UEA yang mengakui secara resmi eksistensi rezim ilegal zionis “Israel” yang sejak tahun 1948 menjajah rakyat dan wilayah Palestina.

Modus yang digunakan Pompeo ini memang sudah tipikal rezim arogan AS yang kini dipuncaki Donald Trump. Rezim haus perang itu selalu memandang negara-negara lain, terutama negara lemah, layaknya majikan terhadap budaknya. Jika menolak kemauannya, maka negara tersebut akan diintimidasi, diguncang stabilitasnya hingga dihancurkan melalui aksi terorisme ekonomi berupa embargo, hingga terorisme bersenjata. Iran, Suriah, Irak, Yaman, Libanon, Venezuela, Korea Utara, China, Rusia, dan Palestina sendiri menjadi saksi nyata atas arogansi rezim penjajah bangsa Indian itu.

Namun, tekanan AS kali ini terhadap Sudan menuai protes keras dari rakyat Sudan. Menlu Sudan menegaskan bahwa dengan kondisi ini (protes rakyat secara luas), rezim Washington sepertinya tidak mungkin untuk mewujudkan ambisi ilegalnya itu. Sudan memahami dengan baik, biaya politiknya sangat besar buat negara itu untuk mengakui eksistensi zionis di wilayah pendudukan Palestina.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Sudan, Haidar Badawi dipecat dari jabatannya setelah sesumbar bahwa Sudan sedang menanti terjadinya kesepakatan normalisasi dengan zionis. Badawi juga mengatakan bahwa Sudan telah menjalin komunikasi dengan zionis untuk membicarakan kesepakatan itu.

Dalam sanggahannya terhadap semua pernyataan Badawi, Omar bersikeras bahwa Kementerian Luar Negeri Sudan tidak pernah membahas soal normalisasi hubungan dengan rezim ilegal tersebut.

Langkah pengkhianatan UEA yang menormalisasi hubungan dengan rezim palsu zionis membuatnya dimusuhi dan dikucilkan oleh hampir seluruh negara Muslim dan dunia Arab.  Tampaknya pemerintah Sudan tidak ingin mematuhi perintah AS mengingat tekanan besar dari rakyatnya sendiri serta konsekuensi politik internasionalnya.

Pengamat politik Sudan, Mohammed Al Mobarak mengatakan, sikap rakyat Sudan terkait masalah Palestina adalah sikap yang tetap. Selamanya mereka akan selalu bersama rakyat Palestina, dan tidak akan memerima normalisasi dengan rezim penjajah zionis.

Pemerintah Sudan sendiri tampaknya sangat memahami maksud dan rencana culas AS yang bermaksud mejerumuskan Sudan dalam bahaya. Maka, berdasarkan pernyataan tegas Menlu Sudan, praktis ambisi rezim arogan AS agar negara itu berdamai dengan zionis pupus sudah.

Sudan menjadi tuan rumah konferensi Arab pasca perang Arab versus zionis pada 1967. Saat itu, beberapa negara Arab bersepakat untuk tidak berdamai dengan kolonial zionis “Israel”, bahkan tidak ada pengakuan atasnya dan tak ada negosiasi dalam bentuk apapun. Termasuk negosiasi yang dipaksakan rezim arogan AS pada hari ini.