Rahman Tolleng: People Power Jangan Kira Mudah

(Wawancara eksklusif dengan aktivis kawakan, Rahman Tolleng)

Hiruk-pikuk yang terjadi di parlemen Indonesia saat ini dicap sebagian media dan pengamat politik sebagai sebuah kegaduhan. Hal itu juga dinilai sebagai aksi balas dendam kubu yang kalah Pilpres, bahkan banyak yang memprediksi perseteruan dua kubu ini akan terus berlanjut.

Lalu bagaimana pengamatan legenda aktivis politik Indonesia Rahman Tolleng terkait kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini?

Berikut kutipan wawancara tim ABI Press dengan Rahman Tolleng.

Bagaimana menurut anda situasi parlemen Indonesia saat ini?

Kalau mau melihat secara objektif, bagi saya, yang terjadi adalah kutukan presidensil dengan sistem multi partai. Dan saat ini pemerintahan di Indonesia menjadi terbelah. Di Amerika saat ini pun terjadi pemerintahan terbelah. Yang dimaksud dengan pemerintahan terbelah itu, legislatif mempunyai pandangan yang berbeda dengan presiden. Kalau di Amerika Obamacare gagal, itu juga karena terjadi pemerintahan terbelah.

Bagaimana seharusnya?

Ya mestinya kan kubu Jokowi menang di DPR, itu kalau mau lancar, tapi ternyata tidak menang, dan konyolnya Jokowi Cs tidak tahu persoalan institusi ini. Dia menganggap bahwa dengan sistem presidensial ndak perlu DPR, itu dia artinya tidak punya pengertian yang baik, dia pikir dengan presidensial bisa seenaknya, tidak bisa begitu. Periode sebelumnya masih bisa karena kan pada saat itu partai banyak yang oportunis, tapi sekarang kan dengan Koalisi Merah Putih, entah bagaimana itu tiba-tiba jadi solid.

Kalau pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, bagaimana pendapat anda?

Kalau pendapat saya, ya ini kan memang soal rakyat, lebih bagus kalau yang dipilih langsung oleh rakyat, tapi masalahnya apa yang kita sebut rakyat, apa itu rakyat? Itu crowd, massa, gerombolan. Jadi tidak bisa dianggap berlaku kedaulatan rakyat, sebenarnya ini berlaku juga untuk Pemilu DPR dan Pilpres.

Kalau ada ketidakpuasan dari pihak yang kalah di parlemen, mungkinkah akan muncul people power?

Ya mungkin saja, dan Jokowi mengandalkan itu. Sekarang kan Jokowi mencoba mengandalkan people power, tapi jangan lupa SBY waktu kasus Century mestinya ada people power tapi ternyata tidak, padahal kemenangan SBY ada sampai 70% kan? Jokowi berapa persen?
Jadi pemerintahan saat ini terbelah. Nah, di Amerika Latin sering terjadi seperti ini, penggunaan massa, tapi apa yang terjadi pada akhirnya adalah massa melawan massa. Dan biasanya presidennya yang dikalahkan bahkan Fujimori dikejar-kejar sampai dia lari ke Jepang. Jadi boleh memang, Jokowi mengandalkan massa, tapi tak semudah itu, apalagi kalau massa Jokowi itu massa yang facebooker, mau bagaimana?

Kalau terjadi benturan antara massa, apakah mungkin akan terjadi peristiwa Malari seperti dulu?

Bisa, bisa tetapi massanya Jokowi dari mana? Facebooker?

Bagaimana dengan massa Jokowi yang tempo hari datang ke Senayan?

Itu kan pencinta musik, jadi kita mengatakan itu sebagai massa cair namanya. Jokowi tidak ada punya massa yang kuat.

Bagaimana prediksi situasi politik ke depan?

Akan kacau, ya ini karena presidensial ini tadi, pemerintahan terbelah, apalagi kalau Jokowi mengerahkan massa, jadi adu massa.

Kalaupun tidak kacau akankah terjadi instabilitas pemerintahan?

O jelas, Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa kalau DPR tidak dukung, sebab fungsi DPR itu antara lain menetapkan anggaran belanja, kalau anggaran belanjanya tidak ditetapkan? Anggaran belanja tahun lalu yang akan dipakai. Kalau faktor ekonomi terlepas dari pemerintahan terbelah, ekonomi sekarang ini memang sedang susah, di faktor objektif ini mengerikan bagi Jokowi, terutama kalau The FED menaikkan suku bunga, dia akan menarik Dolar, salah-salah mengelola bisa jadi Rupiah akan terus melemah.

Sehingga Jokowi untuk melaksanakan programnya tidak ada uang. Jalan satu-satunya kemudian pinjam ke luar negeri. Kalau terus pinjam ke luar negeri maka akan semakin krisis, karena pakai dolar kan? Oleh karena itu dia hanya bisa atasi dengan penciutan anggaran belanja. Penciutan anggaran belanja artinya proyeknya Jokowi jalan tol laut akan tidak bisa terlaksana. Sehingga janji-janjinya Jokowi tidak terpenuhi dan akibatnya rakyat akan kecewa. Dengan sendirinya rakyat akan melawan dan menagih janji.

Memang Jokowi percaya apa yang disebut people power, tapi jangan salah, people power juga bisa dari KMP.  Sama dengan yang di Amerika Latin, gejolak politik di sana seringkali berakhir dengan massa lawan massa. Siapa yang kuat? Di sini, di Indonesia saat ini, hampir bisa dikatakan posisinya 50-50. Namun massa Jokowi sebagian adalah masa Facebooker, dan itu sangat cair.  (Lutfi/Yudhi)