Berita
Problem Keadilan Bermazhab di Indonesia
Dalam pengantar bukunya, penulis yang juga dosen di Universitas Pancasila itu menyebut adanya diskriminasi yang dialami oleh para pemeluk mazhab Syiah di beberapa tempat di Indonesia sekaligus menjelaskan bahwa yang disebut “keadilan bermazhab” masih belum dapat diwujudkan di negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika.Sementara itu Prof. Umar menyampaikan bahwa orang yang menyatakan Syiah sesat itu keliru. “Syiah tidak sesat, itu sudah disepakati tokoh-tokoh Islam di dunia,” papar Prof. Umar.Prof. Umar menambahkan, Syiah juga diterima melaksanakan ibadah haji di Mekah. “Kalau bukan Islam, tidak akan diijinkan masuk Mekah, melaksanakan ibadah haji,” tambah Prof. Umar.Sementara itu ia juga menyampaikan ketidak-sepahaman dengan orang yang menyatakan Syiah sesat. “Kalau berbeda dengan Sunni, saya sepakat. Tapi perbedaan itu bukanlah perpecahan apalagi kesesatan,” imbuh Prof. Umar.
Prof. Andi, Dosen di berbagai Universitas termasuk di Universitas Pancasila, dalam pemaparannya menilai perbedaan mazhab Sunni dan mazhab Syiah dilandasi masalah politik dalam perkembangannya sepeninggal Nabi Muhammad Saw. Prof. Andi menyarankan baik Sunni maupun Syiah tidak saling menghina satu sama lain karena berpangkal pada ketuhanan dan kenabian yang sama.
Dr. Syafiq Basri memaparkan, sebelum mazhab Sunni ada, Syiah sudah ada jauh hari sebelumnya. “Syiah itu artinya pengikut. Selepas Rasul wafat, umat Islam ada yg mengikuti Ali (Syiah Ali) ada yang mengikuti sahabat lain (Syiah sahabat),” tuturnya. Namun dalam perkembangannya ia sepakat dengan pendapat Prof. Andi mengenai keterlibatan politik dalam bermazhab. “Mazhab yang didukung penguasa akan cenderung kuat dan berkembang pesat,” tegas Syafiq Basri. (Malik/Yudhi)
