Presiden Aljazair Kecam Normalisasi Monarki Arab dengan Rezim Zionis

Aljazair tak akan pernah mendukung perjanjian normalisasi Arab dengan rezim penjajah zionis dan tidak akan menjadi bagian darinya. Demikian ditegaskan Presiden Aljazair, Abdelmadjid Tebboune, seperti dilaporkan almasdarnews.

Tebboune menyampaikan itu dalam sebuah wawancara dengan media lokal pada Minggu (20/9). Dalam kesempatan itu, ia berulang kali menegaskan bahwa negaranya tidak akan menormalisasi hubungan dengan rezim zionis. Keputusan itu juga menunjukkan bahwa Aljazair tidak akan memberkati mereka yang menandatangani perjanjian damai dengan Tel Aviv.

Tebboune menjelaskan bahwa dirinya “melihat semacam tindakan terburu-buru menuju normalisasi”, seraya menegaskan, “Kami tidak akan berpartisipasi dalam normalisasi, juga tidak akan memberkatinya.”

Presiden Aljazair itu melanjutkan, “Masalah Palestina adalah masalah suci bagi kami, dan itu adalah ibu dari pelbagai masalah dan tidak akan diselesaikan kecuali dengan mendirikan negara Palestina.” Tebboune lalu menambahkan bahwa dirinya “akan mengulangi kata-katanya tentang normalisasi dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

Ia juga menekankan bahwa deklarasi resmi “negara Palestina… akan menjadi kunci untuk memecahkan krisis Timur Tengah. ”

Sementara itu, pada Jumat (18/9) lalu, puluhan pengunjuk rasa mengecam normalisasi monarki-monarki Arab dengan rezim zionis di luar Parlemen Maroko. Demosntrasi itu dipicu oleh isu bahwa Maroko akan menjadi salah satu negara yang mempertimbangkan langkah serupa dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Yaityu, menormalisasi hubungan dengan rezim zionis; kendati perdana Menteri Maroko menolak gagasan itu bulan lalu.

Para pengunjuk rasa di ibu kota Maroko, Rabat, mengibarkan bendera Palestina, mengecam kesepakatan itu sebagai “pengkhianatan” dan meneriakkan “Palestina tidak untuk dijual”. Seraya itu, mereka juga membakar bendera zionis.

“Kesepakatan normalisasi adalah serangan terhadap rakyat Palestina dan perjuangan mereka,” kata aktivis hak asasi manusia, Abdelhamid Amine kepada The Associated Press.

“Kami menyerukan kepada pemerintah Maroko untuk tidak mengikuti dan kami mendesaknya untuk tidak menyerah pada tekanan zionis dan imperialis seperti monarki-monarki Arab,” kata Amine, mantan presiden Asosiasi Hak Asasi Manusia Maroko dan salah satu penyelenggara unjuk rasa.

Bulan lalu, Perdana Menteri Maroko, Saad Eddine El Othmani mengatakan bahwa kerajaan menolak segala bentuk normalisasi dengan rezim zionis yang menyebut dirinya “Israel”. “Raja Maroko, pemerintah dan rakyat, akan selalu membela hak-hak rakyat Palestina dan Masjid al-Aqsa,” katanya dalam pertemuan dengan partai Islamis, Partai Keadilan dan Pembangunan (PJD).