Praktisi Kesehatan Sebut LGBT Terkait Kepentingan Global Bidang Kesehatan

Maraknya isu LGBT belakangan ini, menjadi perhatian Hamdani Ruchban, salah seorang praktisi kesehatan di Sulawesi Utara. Menurutnya, LGBT hanyalah isu yang diangkat untuk meloloskan beberapa “produk” kepentingan global di Indonesia, terurtama di bidang kesehatan. Sebab, LGBT sangat erat kaitannya dengan kelainan seksual dan penyakit menular seksual (PMS). Salah satunya terkait dengan pengobatan HIV/AIDS.

“Sejak 31 Desember 2015, MoU antara Pemerintah Indonesia, WHO dan Global Fund, tentang Antiretroviral (ARV), telah berakhir. Dan hingga saat ini, belum terlihat adanya tanda-tanda perpanjangan kesepakatan tersebut,” ungkap Sekretaris DPW ABI Sulawesi Utara ini.

Orang Dengan Hiv Aids (ODHA), lanjut Hamdani, mesti disiplin dalam menjalani terapi ARV dan harus berada dalam pantauan dokter. Hal ini akan memberikan kesempatan hidup bagi ODHA. Sehingga MoU ARV terkait erat dengan ‘kampanye’ global tentang HIV/AIDS.

“Jika perjanjian ARV tidak diteruskan, maka akan mengganggu ‘kampanye’ HIV/AIDS di Indonesia,” ujar PNS di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara itu.

Namun jika ARV diteruskan, pemerintah akan mengeluarkan anggaran miliaran rupiah, hanya untuk mengatasi PMS yang disebabkan pelaku LGBT.

“Untuk Efavirens (obat yang dipakai sebagai bagian terapi ARV, -red) saja, pemerintah harus mengeluarkan subsidi sebesar Rp 14.4 Miliar per bulan. Itu baru satu obat, belum yang lainnya,” terang Hamdani, di Warung Kopi Hani, Jalan Roda, Kota Manado, Jumat pekan lalu.

“Jadi isu LGBT sengaja diangkat ke permukaan, untuk meloloskan rekayasa global dan selanjutnya mengeruk anggaran pemerintah yang diambil dari pajak rakyat Indonesia,” pungkasnya. (Indra/Yudhi)