Peran Filsafat Bagi Kedaulatan, Kemandirian dan Kemajuan Bangsa

Sabtu (27/8), Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta mengadakan dialog nasional bertema “Pendidikan Filsafat untuk Kedaulatan, Kemandirian, dan Kepribadian Bangsa”.

Kegiatan ini merupakan rangkaian acara Kongres Penyelenggara Pendidikan Filsafat Indonesia pada 26-27 Agustus yang bertujuan menyatukan persepsi seluruh tenaga pendidik Filsafat di tingkat Fakultas maupun Jurusan dalam meningkatkan peran Ilmu Filsafat bagi kemajuan bangsa melalui satu wadah asosiasi profesional.

Even yang dihadiri lebih dari 200 peserta baik umum maupun undangan ini dibuka dengan keynote speech oleh Sutrisna Wibawa selaku Sekretaris Dirjen Kemenristek Dikti.

Filsafat sebagai kompas etika, kata Sutrisna, diharapkan mampu berperan aktif dan riil untuk meperkaya perspektif generasi muda agar terhindar dari pemahaman sempit seperti radikalisme agama.

“Kontribusi konkret rekan-rekan pendidik adalah memberikan pedoman moral bagi para mahasiswa baru khususnya, yang rentan direkrut ke dalam kelompok radikal,” lanjutnya. 

Sementara Profesor Sastrapratedja membahas arti penting pendidikan Filsafat sebagai sarana membangun karakter bangsa.

“Filsafat, terutama Pancasila, bisa berfungsi sebagai jembatan dialog antar budaya dan agama karena sifatnya yang universal,” tegasnya.

Satu catatan penting dari Romo yang juga Rektor di berbagai universitas ini adalah Filsafat tidak bisa berdiri sendiri sebagai obat segala krisis bangsa, melainkan butuh kehadiran disiplin ilmu lain.

Sedangkan Komarudin Hidayat selaku pembicara kedua menyorot soal tren mencairnya identitas bersifat SARA.

“Anak muda saat ini lebih mengedepankan identitas profesi atau malah identitas parpol. Identitas etnis maupun agama mulai meluntur,” terang Komarudin.

Namun jika fenomena tersebut tidak dibarengi prosedur undang-undang yang tepat plus wawasan kebangsaan, bukan tidak mungkin anak muda lalu menjadikan identitas sebagai sarana keuntungan jangka pendek belaka.

“Ada orang memiliki paspor lebih dari satu kewarganegaraan, berpindah-pindah partai demi pragmatisme, ini efek negatif dari mencairnya identitas tanpa dibarengi filosofi kebangsaan.”

Terakhir, giliran Dekan Fakultas Filsafat UGM, Mukhtasar Syamsuddin memaparkan tentang Pancasila sebagai jiwa masyarakat Indonesia di ranah kehidupan politik dan ekonomi. (Fikry/Yudhi)