Penjajahan Gaya Baru: Karena Ketidaktahuan atau Kapitalisasi Para Elit?

Dalam perang asimetris, ada tiga tahapan yang dilalui, yaitu isu, tema, lalu skema atau agenda. Mereka menebarkan isu lalu memainkan tema, selanjutnya akan menjalankan skema atau agen da penjajahan gaya baru. Penjajahan tanpa senjata, namun tetap menginvasi dan mengambil kekayaan alam yang ada pada suatu daerah. Hendrajit dari Global Future Institute saat membuka diskusi, Sabtu 10 November 2018 di Islamic Cultural Center, Jakarta.

Benturan Sunni-Syiah di Sampang Madura beberapa tahun lalu, bergulir sebagai tahapan tebar isu. Berhasil tidaknya tahapan selanjutnya dilihat dari sejauh mana keberhasilan tahap awalnya. Dan ternyata respon masyarakat terpancing dari benturan itu. Terutama para elit dari komunitas masyarakat.

Tidak ada yang terpikir untuk bertanya ada apa di Sampang secara geografis baik konstalasi sosial,  maupun konstalasi alami. Saya meneliti, ternyata di Sampang itu perhari 14.000 barrel minyak di pompa dengan penghasilan 1.400.000 Dollar Amerika. Dan di dalam konstalasi itu sedang bertarung dalam tender antar sub-kontraktor asing, yang di antaranya masuk dalam the seven sister korporasi migas global, ada ExxonMobil, Chevron,Shell, Any Itali, Santos Brazil, Petro china dan lain-lain. Walaupun hanya selevel kecamatan, yang berebut adalah sub-kontraktor.

Lalu kenapa harus ada konflik? Dalam perang asimereis, tahapan kedua adalah Tema. Setelah isu Sunni-Syiah itu berhasil dan banyak pihak dengan suka rela menjadi bagian dari konflik itu, maka tahapan tema adalah tahapan selanjutnya. Setelah konflik terjadi, yang menjadi tema adalah masyarakat direlokasi. Lokasi yang terjadi konflik itu didesain menjadi lokasi yang tertutup, menjadi eksklusif area. Di tahapan ini, yang tahu hanya segitiga, Pemda setempat, TNI-Polri setempat, dan Para elit lokal.

Kemudian di tahapan ketiga, setelah isu dan tema berhasil, mereka memainkan Skema/ atau yang menjadi agenda utama. Aktor di segitiga emas tadi menjadi deal maker dengan perusahaan minyak. Sementara masyarakat dalam kondisi tidak sadar sedang dieksploitasi. Oleh sebab ketidaktahuan mereka memahami geopolitik di daerah mereka sendiri. Sedangkan elit masyarakatnya yang sebenarnya tahu, mereka berpura-pura tidak tahu, dan sebagian lain tidak mau tahu.

Di Mesuji Lampung juga demikian. Bukan Migas, tetapi Pertambangan emas. Dan isu yang digunakan bukan isu agama, melainkan suku. Antara Bali pendatang, dan masyarakat lampung setempat. Polanya sama, mereka tebar isu. Membenturkan antara suku Bali pendatang dan masyarakat Lampung setempat. Dan tema yang terjadi adalah relokasi warga setempat, dan dijadikan sebagai close area dan exclusive area. Dan kemudian skema yang dijalankan adalah kongkalikong antara pemerintah daerah setempat, TNI – Polri setempat, dan para juragan terkait pertambangan.

Dua kejadian itu saya bawakan untuk menggambarkan bahwa geopolitik itu adalah pengetahuan mengenai konstalasi geografis, baik kondisi sosial geografis maupun kondisi alami geografis. Perpaduan antara ipoleksosbudhankam dalam kajian Lemhannas itulah kondisi sosialnya dan kondisi alami geografis itu kependudukan demografi yang terkait dengan karakter sumber daya manusia sosiologi, dan talenta-talenta masyarakat serta geografi itu sendiri. Dan kita akan terkejut bahwa betapa asing itu sangat mengenali kita dibanding kita mengenali diri kita sendiri.

Geopolitik ini ini yang menurut Bung karno sebagai ilmunya ketahanan Nasional. Boleh saja kita komit bahwa NKRI harga mati dan nasionalisme tapi ketika kita tidak tahu cara mempertahankan kedaulatan kita, maka kita ini dihadapkan pada problem tidak kenal diri, tidak tahu diri, dan tidak tahu harga diri. Maka seringkali kebijakan publik eksekutif pemerintah maupun produk undang – undang dan hukum yang dihasilkan DPR tidak berpijak pada geopolitik kita bahkan seringkali bertentangan dengan tujuan kedaulatan nasional.

Contoh, Menjelang SBY turun, Chairil Tanjung sebagai pengganti Hatta Rajasa, bertemu Dubes China, dan China siap berinvestasi asal dilibatkan dalam Bitung, salah satu proyek strategis. Kita sering melihatnya hanya dari sisi ekonomi saja. Belakangan kita paham bahwa ternyata Bitung sangat strategis untuk dibangun Bandara dan Pelabuhan, karena Bitung adalah jalur utama dan pintu gerbang Indonesia Timur ke Asia Pasifik. Artinya secara geografis, kita kecolongan. Dan dengan itu, secara de facto, praktis secara ekonomi kita dilumpuhkan. Problemnya bukan di Chinanya, tetapi kita yang tidak memahami geopolitik, sehingga kedaulatan nasional kita akhirnya rapuh.

Dan termasuk yang menggelisahkan saya, sebagai pengalaman pribadi saya, setiap kali saya pergi, anak-anak saya selalu minta oleh-oleh buah Apel, Pear, atau Anggur. Mulanya saya tidak curiga dengan permintaan anak-anak saya. Tetapi belakangan saya berpikir, bukankah tiga buah yang selalu diminta ini tumbuh di tanah kontinental, bukan di lahan tropis atau katulistiwa. Ternyata bahkan bukan hanya secara buah kita ini dihantam secara ekonomi, tetapi dari kultural juga demikian. Masalahnya bukan di buah-buahannya, bukan impornya. Bukan sekedar problem ekonomi, tetapi juga kultural. Bukan sekedar masalah karakter lahannya tetapi juga geografisnya kita di jauhkan terutama di pikiran anak-anak kita.

Beberapa kasus seperti kasus reklamasi yang akan menyinggung wilayah sunda kelapa, dan daerah makam luar batang. Sebenarnya dampaknya akan sampai pada hilangnya pemahaman kolektif kultural tentang geopolitik sunda kelapa sebagai bagian dari geopilitik Jakarta. Maka hilangnya patriotisme pada anak-anak, bkan sesuatu yang tiba-tiba. Pasti ada penghilangan yang sistematis. Karena tidak ada memori dan tidak ada rujukan bagi anak-anak kita.

Saya ingat Wikileak membocorkan sebuah dokumen laporan bahwa kepala seksi politik dengan prase “kami berhasil membina 17.000 orang berbakat di Indonesia”, artinya di sini lah proses pengkaderan mereka. Minat khusus yang dikenali, dibina dan diasah menjadi bakat. Lalu bakatnya hanya menjadi hobi atau profesi. Orang-orang ini merekrut anak-anak dengan berbagai cara, pembinaan, beasiswa, atau pendidikan lain. Contoh komunitas Hutan kayu yang berubah menjadi komunitas halihara.

Agen-agen seperti Purnomo Yusgiantoro yang mengawal UU Migas No. 22 Th. 2001, sebagai pelumpuhan pertamina sebagai pengelola Hulu Hilir dengan pemecahan menjadi SKK Migas, BPH Migas, dan Petral. Dan melalui Petral, keperluan kita untuk impor bukan sekedar karena keterdesakan kebutuhan kita tetapi dipermanenkan menjadi ideologi bagi kita.

Kuntoro Mangkusubroto, dalam aspek kelistrikan juga menyiapkan RUU yang sesuai dengan Washington Consensus dan Blue Print IMF yang pernah dijadikan Soeharto untuk mengakui surat hutang untuk juga menjadikan PLN ini diswastanisasi. Saat itu sempat digugat oleh serikat pekerja PLN, dan dikabulkan oleh MK. Tetapi diprolegnaskan lagi oleh SBY-JK menjadi UU. N0. 30 Tahun 2009. Dan banyak kebijakan-kebijakan pemerintah sangat tidak mengarah pada upaya mempertahankan kedaulatan nasional. Sektor-sektor penting energi kita diswastaisasi oleh asing melalui agen-agen proxy orang dalam.

Jadi memang Elit Lokal ini adalah pintu masuk penjajahan non-militer karena ketidaktahuan para elit. Tetapi kebanyakan, justru elit lokal ini menjadi katalisator. Mereka justru menjadi akses alternatif asing masuk ke dalam bangsa kita. Karena kalau penjajahan ini karena ketidaktahuan geopolitik para elit politik, maka bisa kita antisipasi dan tangani melalui agenda penyadaran. Tapi kalau katalisator atau melalui jalur-jalur “samping” melalui agen, maka harus ada perang. Perang untuk melawan kemunafikan ini. karena agen-agen itu bukan tidak tahu, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Perlu kontra skema untuk melawan skema-skema penjajahan ini. (Haidar)