Pemprov Jatim Stop Jatah Makan Pengungsi

Mulai Sabtu (12/4), para pengungsi Syiah tidak lagi mendapatkan jatah makan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Demikian keputusan yang disampaikan oleh Ratna dan Indra dari Birokesra Pemprov Jatim, Jumat (11/4), kepada Iklil Al-Milal, koordinator pengungsi Syiah Sampang.

Sebagai kompensasi Pemprov Jatim akan menjatah uang makan sejumlah 750 ribu rupiah untuk tiap pengungsi yang berjumlah 200 orang, tidak termasuk anak-anak yang selama ini menyebar di berbagai lembaga pendidikan.

Alasan Pemprov Jatim di balik keputusan itu adalah keinginan agar para pengungsi benar-benar mandiri di pengungsian Rusunawa Puspo Agro Jemundo, Sidoarjo. Jika alasan  kemandirian yang digunakan, maka mengapa pengungsi tidak dibiarkan pulang saja ke kampung halaman mereka? Apakah jumlah uang itu sudah cukup menggantikan kerugian psikologis pengungsi Syiah Sampang selama ini? Inikah isyarat bahwa pengungsi Syiah Sampang harus pulang ke kampung halaman secara mandiri? Toh kampung halaman mereka telah aman sejak terjalinnya islah di antara kedua belah pihak 23 September tahun silam.

Sejak pengungsi Muslim Syiah Sampang terusir dari kampung halaman mereka ke GOR Sampang (26/08) di tahun 2012, dan dari GOR Sampang ke Rusunawa Sidoarjo (20/06)  tahun 2013, Pemrov Jatim selalu berjanji tidak akan melakukan relokasi dan akan memulangkan pengungsi ke kampung halaman mereka. Namun, hingga saat ini semua janji itu belum ada yang terlaksana.

Demikian pula dengan janji-janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu di Cikeas (14/07/13), di Surabaya (01/08/13) dan di Surabaya (03/14/14) yang berisi sebagai berikut:

1.      Menjanjikan pembangunan perumahan warga yang terlibat dalam kasus Sampang baik Sunni maupun Syiah sebelum Desember 2013.

2.      Mengembalikan para pengungsi Syiah ke kampung halaman mereka.

3.      Menjanjikan tidak ada lagi konflik Sunni Syiah di Madura.

4.      Menuntaskan kasus Sampang setelah Pemilihan Umum Legislatif (Pileg).

Oleh karena itu, seusai pemilihan umum legislatif tahun ini,  DPP Ahlulbait Indonesia (ABI) mengharapkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk segera mengembalikan pengungsi Syiah Sampang ke kampung halaman mereka agar menjadi warga negara Indonesia yang seutuhnya sesuai dengan konstitusi.

Jakarta, 12 April 2014

Dewan Pengurus Pusat Ormas Islam Ahlulbait Indonesia (DPP ABI)