Pembangunan Bukan Alasan Abaikan Aspirasi dan Partisipasi Warga

Pembangunan seperti apakah yang diharapkan oleh warga? Pembangunan kaku yang anti dialog dan represif atau pembangunan yang menghormati kemanusiaan, mendengarkan aspirasi warga, mengajak dialog dan partisipasi aktif mereka?

Hal ini dipertanyakan oleh pimpinan Sanggar Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi dalam acara Nobar film dokumenter “Rayuan Pulau Palsu” dari Watchdoc di Bukit Duri, Jakarta, Rabu (18/5).

“Film (reklamasi) ini kan film saudara-saudara warga miskin urban seperti di Bukit Duri ini. Korban reklamasi itu saudara-saudara kita, maka warga menonton seperti menonton dirinya sendiri,” ujar Sandyawan.

“Ketika tiba-tiba kaum nelayan yang lautnya untuk tempat mencari nafkah sehari-hari tiba-tiba diuruk sehingga sulit cari nafkah, ini juga sedang dialami oleh warga Bukit Duri menjelang penggusuran,” terang Sandyawan.

Buka Dialog, Jangan Represif

Pria yang pernah mendapat penghargaan dari Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia atas dedikasinya sebagai pegiat pemukiman berkelanjutan kategori Pemberdayaan Komunitas Lokal ini menyayangkan mengapa saat ini pemerintah abai terhadap suara dan partisipasi aktif warga.

“Saya kira, ekspresi kalau orang memiliki moral, integritas dan keberanian, dia tak perlu membawa gerombolan. Tak perlu mendatangkan 4000 aparat gabungan yang dibayar begitu banyak. Ini memang luar biasa, ironis sekali,” keluh Sandyawan.

“Padahal kalau kita mau bangun kota yang adil dan beradab, kota yang mempunyai wawasan lingkungan, kota yang partisipatif, yang demokratis, kan harus membuka dialog seluas mungkin dengan masyarakat,” tambah Sandyawan.

Kalau Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap bersikeras melakukan penggusuran tanpa dialog dengan warga, Sandyawan menyatakan warga akan melawan karena warga dapat membuktikan kepemilikan tanah berdasarkan surat-surat verponding Indonesia, girik, akte jual-beli, petok pajak bumi, dan sertifikat.

“Kita sudah ajukan gugatan clash action ke PN Jakarta Pusat. Kami optimis, karena data, dasar-dasar surat kepemilikan kita cukup kuat. Kita juga mendapat dukungan cukup luas,” tandas Sandyawan yang menegaskan warga akan melawan jika pemprov DKI terus menggunakan cara-cara represif dan militeristik. (Muhammad/Yudhi)