Nasional
Wapres Kecewa AS Veto Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Wapres Kecewa AS Veto Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan kekecewaannya atas veto Amerika Serikat (AS) yang menghalangi Palestina untuk menjadi anggota penuh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), meskipun 12 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB menyatakan setuju atas keanggotaan penuh Palestina tersebut.
“Dengan dukungan mayoritas suara, Palestina seharusnya menjadi bagian integral dari keluarga PBB. Namun, keputusan veto ini telah mengecewakan banyak pihak, termasuk Palestina yang berjuang keras,” ujar Wapres usai menghadiri Rakornas Penanggulangan Bencana di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (24/4), dilansir Okezone.com.
Sebelumnya, melalui akun resmi di media sosial, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyoroti stagnasi proses menuju keanggotaan penuh Palestina, yang telah terhenti sejak Palestina diberikan status negara pengamat PBB pada tahun 2012, meskipun mendapat dukungan luas dari mayoritas anggota PBB.
Baca juga : Kepala BNPT Ingatkan Bahaya Perkembangan Ideologi Teror
“Indonesia sangat menyesalkan kegagalan DK PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, dikarenakan veto oleh salah satu Anggota Tetap DK PBB,” cuit Kemlu RI, (19/4).
“Veto ini sekali lagi mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah,” tambah cuitan tersebut.
Indonesia, kembali menegaskan komitmennya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, yang diharapkan akan memberikan Palestina tempat yang layak di antara negara-negara dunia dan memberikan posisi setara dalam proses perdamaian menuju pencapaian solusi dua negara.
Sebagai informasi, AS pada Kamis (18/4) secara efektif mencegah PBB untuk mengakui negara Palestina dengan menggunakan hak veto di DK PBB dan menolak keanggotaan penuh Palestina. AS memveto rancangan resolusi yang merekomendasikan agar Negara Palestina diterima sebagai anggota penuh PBB.
Baca juga : Komnas Perempuan: 2,5 Juta Kasus Kekerasan Gender 10 Tahun Terakhir