Tuntutan Petisi Kedaulatan Kepada Presiden Terpilih

Pengumuman hasil pilpres, 22 Juli, tinggal menghitung hari. Indonesia sebentar lagi akan mendapatkan pemimpin dari pesta demokrasi ini. Namun di Gallery Cafe, Taman Ismail Marzuki Jumat (18/7) kemarin, lepas dari semua hiruk-pikuk pilpres tahun ini, Petisi Kedaulatan justru fokus membincangkan nasib kekayaan nasional yang menjadi hak rakyat pasca pilpres ini.

Dalam acara Konferensi Pers dan Dialog Publik “Memastikan Implementasi Visi Kedaulatan Nasional Pasca Kepemimpinan SBY” ini, Mujtahid Hashem, fasilitator Petisi Kedaulatan menyebutkan bahwa siapa pun pemenang pilpres, harus berkomitmen mengembalikan aset-aset kekayaan nasional kepada rakyat.

Menurut catatan Petisi Kedaulatan, ada lebih dari 3000 gerakan masyarakat di Indonesia yang memperjuangkan isu kedaulatan rakyat ini. Ada tiga isu kedaulatan rakyat yang dituntut oleh Petisi Kedaulatan. Yaitu kedaulatan finansial, kedaulatan tanah, dan kedaulatan tambang. Inilah yang menjadi tanggungjawab siapa pun pemenang pilpres mendatang.

“Petisi Kedaulatan tidak berpihak pada salah satu capres. Kita berharap, siapa pun yang terpilih, janjinya untuk memperjuangkan kedaulatan nasional ini bukan cek kosong belaka,” ujar Mujtahid. “Siapa pun yang terpilih, kita akan kawal terus.”

Sementara pembicara lain, Isti Nugraha, menyebutkan bahwa ke depan perjuangan makin berat. Ia menengarai siapa pun presiden terpilih masih akan tersandera oleh sistem yang tidak memihak rakyat. Dibutuhkan dukungan penuh masyarakat untuk memperjuangkan pengembalian aset nasional ke tangan rakyat yang selama ini dikuasai oleh elit dan koorporasi.

Di laman Petisi Kedaulatan sendiri hingga hari ini tercatat lebih dari 8.300 paraf dukungan dari masyarakat. Mujtahid menyeru kepada masyarakat Indonesia, agar ikut aktif mendukung gerakan Petisi Kedaulatan ini agar aset-aset kekayaan nasional tak hanya dikangkangi oleh segelintir elit dan korporasi tertentu. (Muhammad/Yudhi)