Nasional

Tegas! Indonesia Tak Akan Normalisasi dengan Rezim Zionis

Konferensi Liga Parlemen al-Quds di Istanbul, Turki, Sabtu (27/4) telah menjadi panggung bagi perlawanan tanpa kompromi Indonesia terhadap segala bentuk ketidakadilan yang menghambat perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Dengan semangat membara, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon memperjuangkan tanpa kompromi bagi perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Dengan sikap tegasnya, ia mengecam keras upaya-upaya yang merintangi langkah-langkah tersebut, termasuk usulan untuk normalisasi hubungan dengan rezim zionis.

Fadli Zon dengan penuh semangat menyuarakan kecaman terhadap keengganan zionis dalam mematuhi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB, terutama saat menyusun rencana gencatan senjata selama bulan Ramadhan dan memberikan akses bantuan kemanusiaan yang diperlukan.

“Rezim zionis tidak memiliki niatan untuk patuh pada hukum internasional termasuk resolusi-resolusi PBB. Bahkan, zionis terus menjadikan kelaparan sebagai senjata perang. Ini sangat ironis dan memalukan bagi dunia internasional,” ujarnya, dilansir Sindonews.

Sikap Amerika Serikat juga tak luput dari sorotan tajam Fadli. Penggunaan hak veto untuk menghalangi kemerdekaan Palestina di PBB menjadi pukulan keras bagi semangat perdamaian dunia. Baginya, Dewan Keamanan PBB bahkan menjadi penghambat bagi upaya-upaya perdamaian di Palestina. “PBB, yang seharusnya menjadi jalan menuju perdamaian, malah terjebak dalam politik dan tak lagi berperan sebagai penengah yang adil,” tambahnya.

Dalam panggilan untuk aksi konkret, Fadli menekankan perlunya kekuatan kolektif untuk menghentikan genosida di Gaza dan memaksa rezim zionis untuk tunduk pada hukum internasional. Menghentikan kolonialisasi zionis di tanah Palestina.

“Tujuan jangka pendek yang harus diraih adalah bagaimana menciptakan gencatan senjata dan memaksa zionis tunduk pada putusan sementara/provisional measures Mahkamah Internasional (ICJ),” ujar Fadli Zon.

Tak hanya itu, Fadli juga mengajak seluruh peserta konferensi untuk bersatu dalam upaya mewujudkan keanggotaan penuh Palestina di PBB. “Hanya dengan langkah ini, Palestina akan mendapatkan suara yang setara di panggung internasional dan keadilan di mata hukum dunia,” tegasnya.

Tak lupa, Fadli menggarisbawahi pentingnya reformasi dalam Dewan Keamanan PBB, terutama terkait sistem veto yang seringkali tidak adil. “Ini penting sekali mengingat dunia saat ini tidak akan bisa damai tanpa adanya sistem internasional yang adil dan berpihak pada kemanusiaan,” katanya.

Dengan semangat yang tak tergoyahkan, Fadli menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berdiri teguh di belakang perjuangan Palestina, baik melalui aksi diplomatik maupun bantuan kemanusiaan.

“Kita terus upayakan kemerdekaan Palestina melalui berbagai lini. Pemerintah melalui Kemlu juga telah menyampaikan pandangan di Mahkamah Internasional dan sekarang menjadi utusan khusus negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk diplomasi perdamaian. Di level parlemen, kita juga terus aktif dengan berbagai upaya termasuk menjadi inisiator penyusunan agenda darurat (emergency item) di dua sesi terkini Sidang Umum Parlemen Dunia/Inter-Parliamentary Union,” ungkap Fadli Zon.

Sebagai penutup, Fadli menegaskan Indonesia menentang segala bentuk inisiatif yang mengganggu proses perdamaian di Palestina termasuk normalisasi hubungan dengan zionis.

“Indonesia tidak membuka atau melakukan normalisasi hubungan dengan rezim zionis. Kita tidak mau membangun hubungan diplomatik dengan pelaku genosida. Yang penting adalah Palestina bisa merdeka dan berdaulat penuh,” katanya.

Sebagai catatan, Konferensi Liga Parlemen al-Quds kali ini menandai kehadiran tak hanya dari negara-negara pendukung tradisional di Asia, Timur Tengah, dan Afrika, tapi juga negara-negara Eropa, Amerika Latin, dan Pasifik. Solidaritas mereka menguatkan semangat perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaan dan keadilan.