Presiden: Usut Dana Terorisme Berkedok Donasi!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Satuan Tugas (Satgas) Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) untuk menelusuri tindak pendanaan terorisme yang acap kali berkedok donasi masyarakat dan kemanusiaan.

“Optimalkan peran Satgas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris untuk mencegah pendanaan terorisme yang dihimpun melalui donasi masyarakat, sumbangan kemanusiaan, dan upaya lain yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat,” katanya dalam acara Koordinasi Tahunan bersama Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) secara virtual, Kamis (14/1), seperti dikutip Liputan6.

Presiden menegaskan bahwa masalah pencucian uang dan pendanaan terorisme menganggu stabilitas perekonomian. Maka Presiden meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat tindakan pencegahan.

“Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus kita antisipasi. Kondisi ini yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan ini harus kita mitigasi,” katanya.

“Seperti shadow ekonomi, peningkatan kejahatan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain memanfaatkan teknologi yang paling baik,” tambahnya.

Jokowi juga mengarahkan seluruh pihak untuk terus bersinergi, termasuk antar sektor publik dan sektor private guna melakukan terobosan-terobosan.

“Khususnya dalam penyelamatan aset-aset negara dengan membentuk Public Private Partnership (PPP), anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia,” sambungnya.

Presiden juga meminta pakar hukum untuk komitmen dan konsisten untuk mencegah dan memberantas tindak pidana ekonomi dan keuangan. Tindakan itu juga harus diikuti dengan pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang.

“Agar mampu memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana,” pungkasnya.