Pemerintah Ubah Strategi Sistem Zonasi Covid-19

Temuan pemerintah pusat soal sejumlah pemerintah daerah (pemda) mengakali data penularan kasus di wilayahnya, membuat Menteri Kesehatan mengubah strategi sistem zonasi Covid-19.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa sejumlah pemda telah mengakali tes Covid-19 agar tak menemukan kasus. Ia menyebut sejumlah pemda itu takut dicap gagal karena menemukan banyak kasus Covid-19.

“Seakan-akan semua daerah berebutan agar nilainya kelihatan baik dengan cara tidak membuka semua testing yang ada di sana atau tidak melakukan testing sebesar seharusnya,” kata Budi di hadapan anggota DPR dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen, Jakarta, disiarkan kanal Youtube DPR RI, Senin (5/7), seperti dilansir CNN Indonesia.

“Kita akan mengubah, kita tidak akan melihat lagi dari merah, kuning, hijaunya berdasarkan kasus konfirmasi,” ucapnya.

Kali ini, kata Budi, pemerintah pusat akan menentukan zonasi Covid-19 berdasarkan rasio tes. Pemerintah akan mengecek seberapa banyak tes yang digelar di satu daerah per hari.

Selain itu, pemerintah akan mengecek jumlah orang yang positif Covid-19 dari seluruh peserta tes per hari (positivity rate). Jika positivity rate masih tinggi, Pemda diminta untuk meningkatkan jumlah tes.

“Kalau tes sudah 1 kali WHO, positivity rate tinggi, artinya tes kurang banyak, masih banyak orang yang tertular yang kita tidak bisa identifikasi,” ujarnya.

Target tes minimum sesuai WHO, yaitu 1:1000 penduduk per Minggu. Budi menekankan setiap daerah melakukan minimum tes sesuai WHO. Selain itu, pemda juga diminta terus melakukan tes jika positivity rate masih di atas 5 persen.

“India saja sempat naik 5-10 kali standar WHO, itu yang kita kejar,” tandas Budi.