Pemerhati Sosial: Pemerintah Harus Tindak Tegas Terorisme

Aktivis dan Pemerhati Sosial Rapindo Hutagalung mengatakan seharusnya pemerintah menindak tegas gerakan anarkis dan terorisme yang ada di Indonesia.

“Eksistensi kehadiran Pemerintah harus terasa ditengah masyarakat dengan penegakan aturan berbangsa dan bernegera,” kata Rapindo, dalam seminar virtual lintas iman dengan tema “Radikalisme dan Intoleransi” pada Minggu (6/12), seperti yang dikutip JPNN.

Ia berpendapat bahwa radikalisme dan toleransi di negara ini dari aspek sosial disebabkan oleh kondisi mayoritas dan minoritas.

“Seharusnya di dalam masyarakat tidak perlu diprogandakan antara minoritas dan mayoritas yang terjadi pemisahan,” ujarnya.

Selain itu ia menambahkan bahwa bentuk diskriminasi juga dirasakan dalam kebijakan, ijin rumah ibadah, dan lainnya. Bentuk diskiriminasi ini menjadi akar masalah yang menimbulkan kebencian dalam masyarakat.

“Diskriminasi ini akan mewujudkan sikap intoleransi terhadap kelompok lain yang berbeda dan menganggap kelompoknya paling benar,” jelasnya.

Penyebab lain munculnya intoleransi menurutnya, karena kurangnya edukasi terhadap agama yang benar.

Sementara itu, staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny menjelaskan bahwa setelah reformasi, muncul masalah kurangnya moral Ideologi Pancasila khususnya bagi generasi muda.

“Setelah masa reformasi yang terlihat adalah semakin terkikis dan berkurangnya pengaman dan pembelajaran moral Pancasila. Hal ini harus segera diatasi,” ujarnya.

Selain itu, pemahaman agama yang sempit, menurut Benny, juga menyumbang menjamurnya paham radikalisme dan intoleransi

“Radikalisme dan intoleransi salah satunya disebabkan oleh pemahaman agama yang sempit dan biasanya digunakan untuk kepentingan ideologi global atau kepentingan tertentu,” jelas Benny.