Nasional

Pakar: Prioritas Kesehatan, Kunci Hadapi Pandemi Berikutnya

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Profesor Tjandra Yoga Aditama, menekankan pentingnya kesehatan sebagai prioritas utama dalam menghadapi pandemi-pandemi yang mungkin terjadi di masa depan. Pada kasus pandemi COVID-19, beliau menyampaikan bahwa fakta tersebut semakin terbukti bahwa, “kalau mau sehebat apapun pendapatan negara, akan hancur semua kalau masyarakat tidak sehat.”

Dalam acara penutupan operasi COVID-19 Palang Merah Indonesia (PMI) di Jakarta pada Senin (25/9), Profesor Tjandra Yoga Aditama menjelaskan bahwa perhatian terhadap kesehatan harus menjadi fokus utama pemerintah. Beliau juga mencatat bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi COVID-19, dan oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan pandemi mendatang.

“Pandemi itu ada dari waktu ke waktu, jadi pasti ada pandemi lagi, hanya kita tidak tahu kapan, dan penyakit apa yang akan ada, sehingga yang bisa kita lakukan sekarang adalah bersiap, kita harus menghadapi kemungkinan pandemi yang akan datang,” ujar Profesor Tjandra Yoga Aditama, dilansir Antaranews.

Beliau juga menegaskan pentingnya pembangunan yang berwawasan kesehatan, termasuk dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). “Kita lihat istananya dan jalan bagus, tetapi aspek kesehatan itu juga harus dijaga, karena IKN itu berdekatan dengan hutan, dekat dengan nyamuk, nah nanti apakah nyamuknya jadi berbeda? Kan tidak, jadi pembangunan itu mesti berwawasan kesehatan,” tambahnya.

Profesor Tjandra Yoga Aditama mengidentifikasi tiga tingkatan kunci dalam menghadapi kemungkinan pandemi berikutnya. Pertama, masyarakat harus menghargai kesehatan diri masing-masing dengan lebih serius. “Prioritaskan kesehatan kita terlebih dahulu,” ujarnya.

Tingkatan kedua adalah kerjasama antarorganisasi untuk meningkatkan kesehatan bangsa. Beliau mengingatkan bahwa pandemi tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah. “Tugas kita memberi masukan agar peraturan pemerintah tetap berjalan, dan yang penting sekarang menurut saya, kita jaga bagaimana ke depan kita bisa siap kalau ada pandemi atau krisis yang lain,” katanya.

Beliau juga mendorong masyarakat, terutama organisasi seperti PMI, untuk mengusulkan dokumen atau usulan mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan. “UU 17 Tahun 2023 saya punya usul konkret, sekarang sudah sah, jadi kewajiban warga negara untuk melakukan, cuma nanti kan keluar peraturan pemerintah, jadi saya usul, pelajari pasal-pasal itu, buat white paper-nya, masukkan ke Kementerian Kesehatan,” kata Profesor Tjandra Yoga Aditama.

Beliau menutup dengan pesan yang kuat, bahwa kesehatan bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak akan memiliki makna. “Health is not everything, but without health, everything is nothing,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi, menggarisbawahi pentingnya kerja sama multipihak atau pentahelix (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media) sebagai pembelajaran utama dalam menangani pandemi COVID-19. “Kemenkes dalam hal ini belajar dari pandemi COVID-19 bahwa pentingnya pentahelix atau kerja sama lintas pemangku kepentingan itu harus terus dilakukan,” ungkapnya.