Nasional

Pakar Digital Forensik: Tren Kebocoran Data di Indonesia Melonjak Sejak 2019

Ahli Digital Forensik terkemuka, Ruby Alamsyah, mengungkapkan bahwa tren kebocoran data di Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2019. Dalam diskusi yang digelar dalam acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih, yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Telkomsel, Indosat Ooredo Hutchison, XL Axiata, detikpemilu, pada Kamis (7/12), Ruby memaparkan temuannya.

Menurut Ruby, sektor pemerintahan dan swasta menjadi korban utama dari kebocoran data. Dalam tanggapannya terhadap pertanyaan moderator, Ruby memberikan wawasan mendalam terkait masalah yang semakin meresahkan ini.

“Jadi kebocoran data atau data leak di Indonesia, yang kami amati, memang mengalami peningkatan sejak 2019. Setiap tahunnya, kita melihat tren ini dominan terjadi di sektor pemerintah dan swasta,” ungkap Ruby dengan tegas, dilansir Detiknews.

Lebih lanjut, Ruby menyampaikan bahwa akhir-akhir ini, terutama dalam beberapa tahun terakhir, kebocoran data semakin marak terjadi di instansi pemerintah. Data yang bocor bahkan dijual bebas di berbagai platform online, termasuk di dark web.

“Dalam beberapa waktu terakhir, kita melihat semakin banyak instansi pemerintah yang mengalami kebocoran data atau bahkan data mereka diperjualbelikan secara terbuka, baik di internet konvensional maupun di dark web,” tambahnya.

Ruby juga tidak melewatkan untuk menyentuh dugaan kebocoran data KPU. Menurutnya, ada kemungkinan besar bahwa data yang bocor tersebut berasal dari KPU. Namun, Ruby menegaskan bahwa banyak pihak memiliki akses ke data tersebut.

“Ada indikasi kuat bahwa data yang bocor melibatkan KPU. Namun, perlu dicatat bahwa data tersebut tidak hanya dimiliki oleh KPU; banyak pihak, termasuk parpol dan entitas lainnya, juga memiliki akses ke data tersebut,” paparnya.

Meskipun demikian, Ruby menilai bahwa kebocoran data KPU tidak begitu mengkhawatirkan dibandingkan dengan kebocoran data dari instansi lain.

“Perlu diingat bahwa jika kita membandingkannya dengan kebocoran data yang pernah terjadi di Indonesia maupun secara global, kebocoran data KPU tidak terlalu mengkhawatirkan. Sebagai contoh, kebocoran data BPJS kesehatan yang melibatkan hampir 279 baris data pengguna BPJS, yang sangat lengkap,” jelasnya.