Menlu Retno: Tak Ada Niat Normalisasi dengan Rezim Zionis

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menegaskan kembali sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap normalisasi hubungan diplomatik dengan rezim zionis, sekaligus membuyarkan isu adanya pembicaraan terkait normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan entitas zionis.

“Sampai saat ini Indonesia belum berniat untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan “Israel”,” kata Menkeu pada konferensi pers tahunan yang diadakan secara online, pada Rabu (6/1) seperti dilansir Antaranews

Di penghujung 2020, media rezim zionis menghembuskan kabar burung terkait peluang dibukanya hubungan diplomatik antara Tel Aviv dan Jakarta. Dalam hal ini pun Menlu Retno menegaskan, bahwa hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan rezim zionis itu.

“Selama panggilan teleponnya dengan Presiden Abbas pada 16 Desember 2020, Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia tidak berniat membuka diri hubungan diplomatik dengan ‘Israel’,” ujar Menlu Retno.

Menteri Retno juga menekankan dukungannya terhadap kemerdekaan bangsa Palestina dari penjajahan rezim zionis.

“Dukungan terhadap bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaannya akan terus dilanjutkan,” ujarnya menambahkan, seperti dikutip dari Liputan6.

Sebelumnya, Indonesia dan Oman berada di pusaran spekulasi melakukan normalisasi dengan kawanan zionis yang sejak 1948 menjajah dan membantai rakyat Palestina. Ketika itu media propaganda “Israel” terus mengaitkan rezim ilegalnya secara tak masuk akal dengan negara legal dan berdaulat Indonesia.

Dalam propaganda sesatnya, entitas ilegal zionis menciptakan ilusi sesat bahwa Indonesia akan negara berikutnya yang membuka hubungan dengan rezim ilegal zionis. Mereka berfantasi bahwa Indonesia akan mengikuti langkah negara-negara monarki otoriter Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan negara-negara budak AS di benua Afrika seperti Maroko dan Sudan.

Tapi Indonesia melalui kementerian luar negeri tegas menolak sehingga buyarlah ilusi sesat itu. Hanya saja, pemerintah perlu menimbang usulan Ketua Umum DPP Ahlulbait Indonesia (ABI), Ust. Zahir Yahya untuk segera menyusun dan memberlakukan aturan yang mengkriminalisasi setiap bentuk dan upaya normalisasi. Ini agar tekanan rezim arogan Amerika Serikat dan lobi zionis di Indonesia tidak hanya berhadap-hadapan dengan pemerintah tapi juga dengan hukum, konstitusi, dan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia yang anti penjajahan dan menolak normalisasi dengan rezim kolonial semacam zionis “Israel”.