Nasional

Awas, Bila Keluarga Akses Radikalisme di Medsos, ASN Tak Naik Jabatan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan tindakan dan jejak digital keluarga dapat mempengaruhi proses penilaian jika terkait dengan terorisme dan radikalisme.

Ia mengaku setidaknya ada enam belas PNS yang gagal menjadi eselon I akibat keluarganya terpapar konten radikalisme di media sosial.

“Ini saya bikin stres, dua tahun Kemenpan-RB dalam sidang TPA (Tim Penilai Akhir), hampir di atas 16 calon eselon 1 yang sudah hebat, profesor, doktor, mulai dari bawah naik, ikut TPA gagal jadi eselon 1 gara-gara kelakuan istrinya atau suaminya,” ujar Tjahjo dalam acara Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Hotel Bidakara, Rabu (1/12).

Tjahjo mengingatkan, jika pasangan atau keluarga ASN mengakses tokoh-tokoh radikal dan teroris, proses penilaian bisa gagal. Ia menegaskan bahwa paham terorisme dan radikalisme adalah ancaman bagi bangsa.

“Hampir setiap bulan kami mengeluarkan SK ASN yang kita berhentikan karena terpapar radikalisme terorisme,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa rekam jejak digital tidak akan bisa dihilangkan. Pemerintah dapat melihat data dan jejak rekam digital warganya jika dibutuhkan.

“Makanya hati-hati kalau orang mau jadi pejabat,” tutur Tjahjo.

Tjahjo menambahkan bahwa radikalisme dan terorisme sebagai tantangan berat dan kompleks yang sedang dihadapi oleh ASN dan Kemenpan-RB. Ia meminta agar ASN tegas menolak paham radikalisme.

“Kita harus berani bersikap siapa kawan siapa lawan. Adalah perorangan, kelompok, dan golongan yang dia terang-terangan atau sembunyi-sembunyi menyebar masalah radikalisme teroris,” tandasnya.