Nasional

Agar Bersih Radikalisme, Wapres: Awasi Instansi dan Lembaga

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengawasi setiap instansi dan kelembagaan agar terhindar dari adanya penyebaran radikalisme.

“Saya kira pengawasan seluruh institusi dan kelembagaan dari pengaruh radikalisme sudah menjadi kewajiban,” kata Wapres RI Ma’ruf Amin di Padang, Sumatera Barat, dilansir Antara, Jumat (8/9).

Hal tersebut disampaikannya untuk merespon wacana BNPT untuk mengontrol rumah ibadah guna mencegah menyebaran paham radikalisme.

Namun, Ma’ruf Amin juga menegaskan bahwa jika pengawasan khusus terhadap satu tempat ibadah, maka hal tersebut akan menjadi masalah. Padahal, semua tempat perlu diawasi oleh negara.

“Jadi, sebaiknya tetap diawasi tetapi tidak usah disebutkan bahwa ada pengawasan ke masjid,” ucap Wapres.

Dengan begitu, lanjutnya, pengurus masjid dan masyarakat umum tidak merasa dicurigai oleh pemerintah. Langkah seperti itu tidak akan menimbulkan kegaduhan.

Ia juga menyampaikan, pengawasan terhadap institusi pemerintah, rumah ibadah dan lembaga lainnya penting untuk dilakukan. Jangan sampai paham radikal masuk ke masyarakat karena tak ada pengawasan.

“Jadi, semua diawasi supaya tidak terjadi penyusupan dari kelompok radikalisme,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Polisi Rycko Amelza Dahniel dalam rapat dengar pendapat di DPR RI menjelaskan pandangan utuh terkait usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisme.

Mekanisme kontrol di tempat ibadah tersebut diusulkan dengan menekankan terhadap pentingnya pelibatan masyarakat setempat dalam pengawasan, bukan kontrol penuh dan sepihak oleh pemerintah.