ABI: Rekonsiliasi Kasus Sampang Setengah Hati

Senin, 25 November 2013, DPP Ahlulbait Indonesia (ABI) mengadakan Konferensi Pers terkait lambatnya pemulangan pengungsi Syi’ah Sampang. Padahal instruksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelas, pemulangan pengungsi harus selesai sebelum Desember.

Dalam Konferensi Pers ini, Sekjen DPP Ahlulbait Indonesia, Ahmad Hidayat yang membacakan press release di hadapan wartawan mengeluhkan proses rekonsiliasi pemerintah Jawa Timur yang dinilai tidak serius. Padahal di akar rumput sendiri masyarakat Sunni dan Syi’ah yang berkonflik sudah berkomitmen untuk Islah dengan ditandatanganinya “Piagam Perdamaian Rakyat.” Mestinya ketika rakyat di akar rumput sendiri sudah berinisiatif untuk berdamai, pemerintah tinggal memfasilitasi saja pemulangan pengungsi.

Dalam Konferensi Pers tersebut, Ahmad Hidayat membacakan lima butir tuntutan: 1. Menteri Agama Surya Dharma Ali, segera melaksanakan instruksi Presiden memulangkan pengungsi sebelum akhir tahun tanpa syarat konversi ke Sunni, 2. Pemerintah Jatim harus secepatnya memulangkan pengungsi ke kampung halaman, 3. Pemerintah pusat harus serius dan Presiden SBY sepatutnya menugaskan secara langsung Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dan Menko Kesra untuk turun tangan memimpin pemulangan pengungsi, 4. Pemerintah Pusat mendukung Tim Islah di akar rumput, dan 5. Pemerintah harus mengembalikan hak-hak konstitusional pengungsi Syiah Sampang secepatnya.

Sementara Ketua Tim Islah Sampang, Musa Kadzim, menegaskan dua focal point yang mesti dicatat mengenai perkembangan rekonsiliasi Muslimin Syi’ah ini. Pertama mengenai fakta-fakta konsisten yang menegaskan bahwa masyarakat di akar rumput sudah saling damai. Namun ironisnya, Musa justru menengarai adanya upaya mendelegitimasi, mengabaikan, dan membelokkan proses Islah ke tangan-tangan kelompok intoleran yang memaksakan konversi keyakinan ke Sunni. Dan kedua, bahwa proses rekonsiliasi Syi’ah Sampang mesti didukung karena model rekonsiliasi dengan pola islah di akar rumput ini bisa dijadikan sebagai model penyelesaian konflik yang ideal bagi NKRI yang bhineka ini, karena inisiatif Islah justru berawal dari akar rumput menuju ke atas. Hal yang selama ini belum pernah terjadi dalam sejarah penyelesaian konflik di Indonesia.

Sementara Ketua DPP ABI, KH. Hasan Daliel, meminta agar Menteri Agama yang mestinya menaungi semua umat, jangan bermain politik di sini. “Menag yang berasal dari partai yang menjadi rumah besar umat islam, janganlah menjadikan rumah itu menyeramkan bagi sebagian orang,” tuturnya.

Sebelum menutup konferensi pers, Ahmad Hidayat juga menyinggung tentang peran kelompok intoleran yang selama ini terbukti sebagai salah satu pihak penghalang upaya damai di Sampang. Menurutnya, akan sangat membahayakan jika gerakan mereka yang anti islah itu terus dibiarkan oleh pemerintah. Karena tindakan kelompok intoleran ini tidak hanya mengancam satu orang atau komunitas tertentu, tetapi akan mengancam keutuhan NKRI sebagai Negara yang menjunjung tinggi prinsip kebhinekaan. (ABI/JA)