Menyikapi Kebijakan Trump Larang 7 Negara Muslim Masuk Amerika Serikat

Beberapa waktu lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald J. Trump kembali meramaikan jagat maya dengan kebijakan barunya melarang setiap warga dari 7 (tujuh) negara mayoritas Muslim masuk ke negaranya. Di antara tujuh negara itu adalah Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.

Meski pemberitaannya tak sehangat kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Muhammad Rizieq Shihab (Habib Rizieq), atau tak seramai berita soal Pilgub DKI di negeri ini, akan tetapi kebijakan Presiden Trump ini mendapat perhatian khusus dari pegiat Hak Asasi Manusia (HAM).

Adalah Imparsial, sebuah LSM bergerak di bidang pengawasan dan penyelidikan pelanggaran HAM di Indonesia menyoroti serius persoalan ini. “Kebijakan Trump tidak bisa dibenarkan dalam konteks HAM,” kata Wakil Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri, kemarin.

Imparsial menilai kebijakan yang menggeneralisasi pelarangan terhadap warga negara dari tujuh negara itu bersifat diskriminatif. “Kebijakan diskriminatif itu telah berdampak kepada hak-hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas bergerak. Padahal, hak-hak tersebut merupakan bagian dari hak-hak yang dilindungi menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik”.

Kebijakan Trump juga dianggap berimplikasi terhadap keamanan global dan membuka ruang resistensi kelompok tertentu dan semakin menguatnya perlawanan terhadap Amerika.

Walaupun Indonesia tidak masuk dalam tujuh negara dimaksud, Imparsial menilai Indonesia perlu berperan dalam menjaga kestabilan keamanan global mengingat Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Apalagi, gedung putih telah memberi sinyal bahwa mungkin saja negara-negara lain (selain tujuh negara tadi) pun ditambahkan ke dalam daftar tersebut.

“Pemerintah Indonesia tidak bisa tinggal diam menyikapi situasi ini meskipun ini menjadi kebijakan Amerika. Karena dampak dari Hak Asasi Manusia, keamanan, dan perdamaian di tingkat global, Indonesia penting untuk memberikan satu perhatian serius, satu sikap yang tegas, satu langkah kongkrit, untuk menyikapi situasi ini karena dampak potensialnya juga akan terjadi di Indonesia,” papar Ghufron. (Malik)