Membaca Arah Politik HAM Pemerintahan Jokowi-JK

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia menjadi masalah yang makin hari makin menjadi tumpukan warisan setiap pergantian pemerintahan. Pelanggaran HAM tahun 1965 dengan korban yang hingga kini tak terhitung pasti jumlahnya, tak selesai juga sejak era Soeharto hingga Jokowi saat ini. 

Terkait hal itu, Robertus Robet seorang sosiolog, penulis sekaligus dosen meluncurkan buku berjudul “Politik Hak Asasi Manusia & Transisi di Indonesia (Dari Awal Reformasi Hingga Akhir Pemerintahan SBY)” terbitan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan diluncurkan Kamis (23/4) di Jakarta.

Namun karena sedang bertugas di luar negeri, penulis tidak dapat hadir dalam acara yang juga menggelar diskusi publik dan menghadirkan beberapa nara sumber.

Zainal Abidin selaku Wakil Direktur ELSAM menjelaskan, diskusi itu akan membahas dua hal. “Membahas pemikiran yang tertuang dalam buku tersebut, dan mendiskusikan apa yang ada pada pemerintahan Jokowi-JK terkait agenda HAM,” paparnya. “Buku ini bercerita tentang capaian, kekurangan, dan apa yang harus dilakukan dalam perkembangan agenda HAM,” tambahnya.

Ifdhal Kasim, mantan Ketua Komnas HAM yang menjadi salah satu pembicara menilai pemerintah saat ini belum bisa menghadapi masalah politik yang ada. “Isu pelanggaran HAM belum menjadi prioritas tahun ini,” paparnya.

Diskusi yang juga dihadiri korban-korban pelanggaran HAM tahun 1965 dan peristiwa Talangsari itu dimulai pukul 10.00 hingga pukul 14.00 WIB. (Malik/Yudhi)