LBH Jakarta: Indonesia Darurat Korupsi

LBH Jakarta bersama Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mencetuskan wacana “Indonesia Darurat Korupsi” beberapa waktu yang lalu. Terkait hal itu ABI Press menyambangi kantor LBH Jakarta dan mewawancarai Al Ghifari Aqsa selaku Kepala Bidang Sumber Daya Hukum Masyarakat LBH Jakarta. Berikut petikan wawancaranya:

Siapa yang mencetuskan wacana Indonesia Darurat Korupsi?

Yang mencetuskan kita bersama. Awalnya kita namai Koalisi Masyarakat Anti Korupsi sekarang berubah nama menjadi Sapu Koruptor (Satu Padu Lawan Koruptor). Termasuk LBH Jakarta secara resmi juga menyatakan itu.

Kondisi saat ini seperti apa sehingga dicetuskan wacana darurat korupsi?

Pertama, ada kriminalisasi terhadap KPK dan pendukung KPK. Kedua, ada teror terhadap para komisioner, pegawai KPK dan pembelanya. Dan juga bersatunya tiga institusi yang dianggap sangat korup oleh survey yang cukup valid. Ada kepolisian, legislatif dan partai politik. Ini ancaman besar terhadap kemakmuran rakyat.

Apa penyebabnya sehingga semua itu terjadi?

Lembaga kepolisian kita sangat korup. Mereka tidak taat hukum justru berusaha menyerang balik. Kemudian legislatif juga tidak bisa dipercaya. Bahkan mau mengesahkan dan menyetujui tersangka menjadi Kapolri. Termasuk juga kelemahan pemerintahan Jokowi-JK yang tidak punya sikap tegas terhadap pemberantasan korupsi.

Jika di institusi KPK sendiri terbukti ada korupsi bagaimana?

Tentu harus diproses secara hukum. Tapi dalam hal ini kita harus melihat apakah laporan-laporan terhadap komisioner ini adalah laporan yang masuk akal dan laporan itu orientasinya keadilan? Kita menganggap orientasi para pelapor ini bukan keadilan, juga banyak rekayasa.

Jika terbukti ada yang korupsi di KPK dan ada wacana penggantian komisioner KPK dengan yang lebih baik menurut Anda bagaimana?

Suatu saat jika terbukti ya saya rasa harus diproses dan mereka juga punya mekanisme internal. Memang kita harus membentengi KPK dengan sistem internal yang lebih kuat.

Apa langkah LBH Jakarta selanjutnya?

LBH Jakarta bersama koalisi lain akan melakukan aksi-aksi di Jakarta maupun kota lainnya. LBH Jakarta juga akan kembali ke basis-basisnya menyuarakan perjuangan pemberantasan korupsi. Selain itu kita juga berencana menggelar aksi serempak yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin (16/2) di 18 kota di Indonesia. (Malik/Yudhi)