Ketimpangan Pembangunan Indonesia Dari Berbagai Aspek

“Ketimpangan pembangunan di Indonesia sangat mengkhawatirkan,” kata Arief Anshory. Sementara kata Yustinus Prastowo, “Ketimpangan itu, lebih berbahaya dari kemiskinan.”

Hal itu diungkapkan keduanya saat menjadi pembicara dalam launching buku berjudul ‘Ketimpangan Pembangunan Indonesia dari Berbagai Aspek‘ di Hotel Akmani Jakarta Pusat, Kamis (21/8).

Yustinus Prastowo, selaku pengamat perpajakan, dan Arief Anshory, peneliti dari Universitas Padjajaran merupakan tim penulis buku tersebut.

Menurut Yustinus dalam pemaparannya, penerimaan pajak saat ini terus meningkat, namun ketimpangan justru malah naik.

Melalui buku tersebut, ia ingin menyajikan pendekatan yang berbeda dengan data empirik yang disajikan. Di dalamnya termuat berbagai aspek ketimpangan yang sama-sama disebabkan oleh Pemerintahan maupun Pasar.

Sementara itu menurut Arief, pertumbuhan ekonomi tinggi ternyata tidak selalu dibarengi dengan menurunnya kemiskinan.

“Di Bandung tempat saya tinggal, pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun, tapi kemiskinan justru malah naik,” ungkapnya.
Ia kemudian menambahkan, bahwa penyebab utama ketimpangan pembangunan itu adalah meningkatnya korupsi saat ini. Selain itu, pengelolaan pajak yang dinilai kurang baik juga menjadi penyebabnya.

Dari data empirik dalam buku tersebut, secara umum tercatat kemiskinan di Indonesia yang diukur dengan rata-rata penghasilan di bawah $1/hari, mencapai 60 juta. Sedangkan jika diukur dengan $2/hari, tingkat kemiskinan hampir mencapai 40% dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, lebih dari 10 juta anak Indonesia terlantar, sebagian di antaranya menjadi korban trafficking, dan sekitar 26 juta anak usia Sekolah Dasar (SD) putus sekolah.

Hal itu bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan lapangan pekerjaan saja, tetapi juga persoalan struktural dan tidak adanya jaminan dari Negara terkait pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar warga.
Sementara dari program-program penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi oleh pemerintah rata-rata merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang sifatnya sementara. Karena hampir seluruh program-program penanggulangan kemiskinan yang ada hanya mengatasi persoalan ketidakmampuan masyarakat membeli bahan-bahan pokok (contohnya program Raskin, dan BLSM) dan tidak menjawab persoalan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian khususnya modal.

Acara yang berlangsung selama tiga jam itu diselenggarakan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang penelitian, kajian, dan advokasi kebijakan pembangunan di Indonesia.

Infid yang diketuai oleh Sugeng Bahagijo itu juga merupakan penerbit dari buku “Ketimpangan Pembangunan di Indonesia dari Berbagai Aspek” itu.

Sugeng Bahagijo yang mendapat kesempatan memberi sambutan dalam acara tersebut mengatakan, meski Indonesia merupakan negara demokrasi, namun ketimpangan pembangunannya sangat tinggi. “Sebab itulah, Infid ingin hadir memberi kontribusi dalam ranah riset, dan mendorong pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah sebagai upaya mengurangi ketimpangan tersebut,” ungkap Sugeng. (Malik/Yudhi)